Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa pemberlakuan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan menjadi tantangan baru bagi program hilirisasi pemerintah.
Hal ini dia sampaikan usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (5/6/2023) atas hasil pertemuan Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF) Ministerial Conference pada 26-27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat (AS).
Dia menjelaskan bahwa saat ini Eropa tengah mendorong CBAM yang merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2026 terhadap lima produk utama, termasuk besi dan baja sebagai salah satu produk unggulan Indonesia di pasar Uni Eropa.
Menurutnya, pemberlakuan CBAM menjadi tantangan Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya di sektor besi dan baja. Apalagi, dengan antisipasi sejak dini diharapkan besi dan baja sebagai produk potensial Indonesia tetap tumbuh ekspornya, baik di pasar UE maupun pasar lain di dunia dengan mempertimbangkan isu pengurangan emisi karbon.
“Nah artinya kalau kita eskpor baja, mereka bisa mengenakan tambahan tax karbon di sana. Ini mulai berlaku 2026. Lah ini kan repot, Indonesia digugat bahan baku nikel, larangan ekspor mineral digugat, nanti kalau sampai produk jadi hilir, dikenakan pajak lagi. Jadi ini kan sebetulnya masalah lingkungan atau masalah competition yang tidak compete?” kata Airlangga.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan bahwa dalam pertemuan Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF) telah disampaikan dengan adanya CBAM maka Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan ekspor besi baja Indonesia terkait penerapan CBAM oleh negara-negara Uni Eropa.
“Apalagi, Indonesia punya dua komoditas andalan ekspor, satu kelapa sawit dan dua baja. Nah, ini dua-duanya kita dihantam, makanya harus disampaikan dan Uni Eropa menyampaikan bahwa misi dua Negara [Indonesia-Malaysia] ini mereka dengarkan, mereka akan konsultasi,” pungkas Airlangga.
Sekadar informasi, Pemberlakuan CBAM akan dimulai pada 2023-2025 dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya. Sementara itu, mulai 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh.
Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.
Kasan menambahkan, pada 2019 dan 2020, China, Rusia, dan Turki merupakan pemasok terbesar ke Uni Eropa untuk produk besi dan baja, semen, energi listrik, pupuk, dan alumunium. Ketiga negara tersebut akan terkena dampak terbesar dari CBAM.
Adapun Indonesia menempati peringkat ke-51 sebagai negara asal impor produk CBAM UE pada 2020. Lebih lanjut, produk besi dan baja memiliki pangsa ekspor paling tinggi jika dibandingkan dengan empat produk lainnya.
Pada 2019, pangsa ekspor besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa tercatat 10,7 persen dari total pangsa ekspor besi dan baja Indonesia ke dunia. Persentase tersebut menurun pada 2020 dengan pangsa ekspor 7,9 persen dari total ekspor besi dan baja Indonesia ke dunia.
Untuk diketahui, atas dasar kebijakan tersebut Kementerian Perdagangan pun telah melayangkan protes keras kepada Komisi Eropa melalui surat Menteri Perdagangan pada 14 Januari 2022.
