Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan atau PDIP menyatakan tetap menghargai perbedaan sikap dan pandangan setiap partai terkait dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), kendati kini tengah membuka kerja sama politik bersama partai lain jelang 2024.
Seperti diketahui, dari sembilan partai dengan kursi di parlemen, hanya PDIP yang mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup.
Adapun wacana kembalinya sistem Pemilu ke proporsional tertutup mencuat setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-undang (UU) Pemilu.
Padahal, kini PDIP tengah membuka kerja sama politik dengan berbagai partai jelang Pemilu 2024. Teranyar, PDIP baru saja menerima kedatangan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjajaki kerja sama politik.
"Bahwa ada sikap-sikap ideologis setiap partai itu dipahami. Indahnya politik itu ketika berbagai perbedaan bisa disatukan oleh kepentingan yang lebih besar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto usai pertemuan PDIP-PAN di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Kepentingan yang lebih besar itu, lanjut Hasto, yakni untuk melanjutkan peninggalan atau legacy dari pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh kader PDIP, Presiden Joko Widodo.
Baca Juga
Bakal calon Presiden (bacapres) PDIP 2024 Ganjar Pranowo pun saat ini digadang-gadang bakal menjadi capres yang akan melanjutkan program Jokowi.
Mengenai putusan MK atas UU Pemilu, Hasto mengatakan bahwa seluruh pihak percaya dengan kenegarawanan lembaga tersebut untuk mengambil keputusan terbaik. PDIP, lanjutnya, juga terus disiapkan untuk mengikuti Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.
"PDIP sendiri di dalam menyiapkan kader legislatif dan anggota, baik provinsi [DPRD] dan DPR menggunakan proporsional terbuka. Sehingga kami berdiri pada aturan main. Aturan main saat ini sistem proporsional terbuka. Selurub caleg kami kami siapkan seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun telah menyoroti soal perbedaan sikap antara partai politik terkait dengan sistem Pemilu. Megawati secara khusus menanggapi cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Seperti diketahui, SBY mengomentari klaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) Pemilu sehingga bisa mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Presiden ke-6 itu menyebut ada potensi keriuhan atau chaos apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Megawati menyindir balik SBY. Dia mengatakan bahwa selalu berpesan kepada kadernya untuk tidak melihat Pemilu sebagai barang baru.
"Kan ada komentar-komentar yang menurut saya aneh, yaitu [Pemilu proporsional tertutup] sepertinya akan jadi chaos. Lalu, saya berpikir mereka sendiri yang mengatakan begitu," ujarnya usai bertemu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di kantor DPP PDIP, Jumat (2/6/2023).
