Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berdayakan Desa, Wapres Optimistis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen 2024 Tercapai

Data menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tersisa 1,5 persen sehingga Wapres optimistis target kemiskinan ekstrem 0 persen tercapai pada 2024
Berdayakan Desa, Wapres Optimistis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen 2024 Tercapai / BISNIS - Aprianus Doni Tolok
Berdayakan Desa, Wapres Optimistis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen 2024 Tercapai / BISNIS - Aprianus Doni Tolok

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin optimistis target 0 persen kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 bisa tercapai.

Wapres mengatakan bahwa data terakhir Bank Dunia menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tersisa 1,5 persen.

"Saya sangat optimistis karena kalau 1,5 persen berarti 2 tahun ini hanya per tahunnya itu hanya 0,75 persen dan dengan kerangka perbaikan kualitas ditambah dengan pembangunan desa yang lebih optimal kota, saya yakin kemiskinan ekstrem teratasi," ujarnya usai acara Penguatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem di Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5/2023).

Wapres mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang Desa merupakan wujud kepercayaan negara kepada desa dan desa adat, untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Pemerintah, sambung Wapres, berkomitmen untuk terus menyehahterakan masyarakat perdesaan, di antaranya melalui penyediaan pendamping desa dan dana desa yang tren alokasinya terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa lebih dari Rp500 triliun, dengan rata-rata serapan melebihi 98 persen pada setiap tahun anggaran," jelasnya.

Wapres Ma'ruf juga menegaskan, alokasi Dana Desa harus ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, mengembangkan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan pelayanan sosial dasar lainnya.

Selain itu, pola pelaksanaan Dana Desa juga kian tertata dan adaptif terhadap beragam dinamika dan perubahan.

"Sejak 2018, kita mengenal kebijakan Padat Karya Tunai Desa [PKTD] dan swakelola kegiatan oleh masyarakat desa," ujar Wapres.

Wapres berharap, program tersebut akan semakin membuka akses dan kesempatan bagi warga desa untuk berpartisipasi langsung sehingga tidak hanya peredaran uang di desa yang akan meningkat, tetapi juga rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper