Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan bantuan militer baru sebesar US$325 juta atau Rp4,8 triliun untuk Ukraina, pada Rabu (19/4/2023).
Bantuan tersebut termasuk amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), rudal canggih, dan anti-tank ranjau untuk membantu dalam perangnya melawan Rusia.
Adapun, bantuan ini menjadi paket keamanan ke-36 untuk Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022 lalu, seperti dilansir dari CNA, pada Kamis (20/4/2023).
Selain itu, paket tersebut menjadikan total bantuan militer AS untuk pemerintah Kyiv menjadi lebih dari US$35,4 miliar atau Rp530,3 triliun.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa paket bantuan keamanan itu untuk memperkuat pertahanan Ukraina di medan perang.
“Paket bantuan keamanan ini mencakup lebih banyak amunisi untuk HIMARS dan peluru artileri yang disediakan AS, serta sistem anti-lapis baja, senjata kecil, kendaraan pendukung logistik, dan dukungan pemeliharaan yang penting untuk memperkuat pertahanan Ukraina di medan perang,” ucapnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, HIMARS adalah peluncur rudal yang dipasang di truk yang dapat menembakkan beberapa peluru kendali secara berurutan.
Rudal yang dipasok ke Ukraina memiliki jangkauan hingga 80 km dan pasukan Ukraina telah sukses besar menggunakannya untuk menargetkan posisi Rusia.
"Rusia dapat mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Rusia melakukannya, Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami akan tetap bersatu dengan Ukraina selama diperlukan," lanjut Blinken.
Juru bicara departemen AS mengatakan bahwa selain amunisi HIMARS, paket tersebut juga mencakup peluru artileri, rudal yang diluncurkan tabung, dilacak secara optik, dipandu kawat (TOW), ranjau anti-tank, peralatan keamanan pelabuhan dan pelabuhan, dan lebih dari 9 juta butir amunisi senjata kecil.
Paket tersebut akan didanai menggunakan Presidential Drawdown Authority, atau PDA, yang memberi wewenang kepada presiden untuk mentransfer layanan dari saham AS tanpa persetujuan kongres selama keadaan darurat.
