Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah secara resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan kepada DPR RI pada Rabu (5/4/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menjadi salah satu menteri yang turut menandatangani naskah tersebut, menyebut RUU Kesehatan sebagai awal dari perubahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangun sistem kesehatan yang lebih baik.
Hal ini disampaikannya melalui akun Instagram pribadi Sri Mulyani @smindrawati, Rabu (5/4/2023). Dalam unggahan tersebut, terlihat Sri Mulyani dan sejumlah menteri terkait lainnya kompak tersenyum usai menyelesaikan pemarafan DIM RUU Kesehatan.
“Kami menyelesaikan pemarafan naskah DIM RUU Kesehatan yang akan dibahas bersama DPR RI. Sebuah reformasi sangat penting untuk membangun sistem kesehatan yang makin baik dan mampu melayani masyarakat secara luas adil,” tulis Sri Mulyani dikutip Kamis (6/4/2023).
Seperti diketahui, dari total 478 pasal yang ada di dalam RUU Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menyerahkan 3.020 DIM ke Komisi IX DPR pada Rabu (5/3/2023).
“1.037 itu sifatnya tetap, jadi mengonfirmasi isi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional, dan 1.584 ada perubahan dari substansi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (5/4/2023).
Baca Juga
Adapun, penyusunan naskah dilakukan seusai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik dan sosialisasi terkait RUU Kesehatan.
Terdapat 115 kegiatan partisipasi publik yang diikuti oleh 1.200 stakeholders dan 72.000 peserta, baik secara luring maupun daring.
“Kita memiliki 6.011 masukan yang bisa kita jaring dari partisipasi publik ini. Dari total tersebut, 75 persen kita tindaklanjuti dan semuanya ada dokumentasi secara digital,” jelasnya.
Di sisi lain, Komisi IX DPR telah sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) pembahasan RUU Kesehatan. DPR menginginkan agar RUU itu dapat segera menjadi produk hukum.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena terdapat 27 anggota Komisi IX yang masuk ke panja tersebut. Mereka akan bertugas untuk mendalami dan membahas RUU Kesehatan bersama pemerintah.
"Pimpinan [panja] ada Felly Estelita Runtuwene, dari Fraksi Nasdem," ujar Melki.
Sementara itu, dari sisi pemerintah, Menkes Budi menyampaikan bahwa ada tujuh penasihat yang
tergabung dalam panja RUU Kesehatan, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Inovasi Nadiem Makarim, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
