Bisnis.com, JAKARTA - DPR berencana bentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelediki transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pansus akan dibentuk jika polemik itu tak tuntas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara pihaknya dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada hari ini, Rabu (29/4/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dalam rapat ini pihaknya ingin kejelasan polemik tersebut. Oleh sebab itu, jika belum ada kejelasan maka akan direncanakan dibentuk pansus.
"Kita akan sikap di rapat sore hari ini. Sepertinya kalau enggak tuntas kita mau pansus," ujar Sahroni sebelum RDPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).
Dia pun berharap TPPU yang dikepalai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dapat buka-bukaan terkait polemik transaksi jumbo mencurigakan itu. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan demikian.
"Ini kan keterbukaan publik mau enggak mau kita harus terbuka semua," jelasnya.
Baca Juga
RDPU antara Komisi III DPR dengan TPPU ini dihadiri oleh Kepala TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU dan juga Kepala PPATK Ivan Ivan Yustiavandana. Sedangkan Menteri Keuangan yang juga anggota TPPU Sri Mulyani yang dijadwalkan hadir berhalangan karena ada agenda lain di Bali.
Memang, DPR beberapa waktu belakangan ini memang tengah berupaya mengurai benang kusut transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Polemik transaksi janggal tersebut pertama kali muncul dari mulut Mahfud MD.
Mahfud, dalam sebuah acara di Yogyakarta mengungkapkan ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di institusi yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu.
Belakangan Mahfud justru mengubah keterangannya dan menyebut angka yang lebih tinggi dibandingkan angka sebelumnya. Hanya dia menekankan transaksi mencurigakan itu tidak hanya terjadi di internal Kemenkeu.
