Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menempatkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (10/3/2023).
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih dan berharap SPKLU serupa bisa dibangun di istana kepresidenan lainnya.
"Berikutnya adalah ini menjadi semangat kami, Pak Dirut [PLN], untuk bisa terus nanti di Istana Cipanas, Jogja, Tampaksiring, kalau berkenan nanti bisa di Tampaksiring. Apapun itu namanya, pasti PLN untung, [energi] terbarukan menggunakan SPKLU," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/3/2023).
Kasetpres mengatakan bahwa kehadiran SPKLU tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program nol emisi yang ditargetkan pemerintah tercapai pada 2060.
Darmawan mengapresiasi inisiatif Sekretariat Presiden yang telah menggunakan motor listrik di lingkungan Istana Kepresidenan sejak 3-4 tahun lalu.
Lebih lanjut, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa motor listrik dengan energi batu bara bisa mengurangi emisi karbondioksida hingga 50 persen jika dibandingkan dengan motor bensin.
Baca Juga
"Satu liter bensin itu emisi CO2-nya 2,4 kilogram. Itu setara dengan 1,2 KWH listrik. Nah 1,2 KWH listrik emisinya—kalau listriknya dari batu bara—hanya sekitar 1,2 kilogram CO2. Jadi Istana ini paham kalau menggunakan motor listrik itu mengurangi emisi CO2, green house emisinya itu mengurangi 50 persen," paparnya.
Darmawan pun mengundang semua komponen bangsa untuk bersama-sama membangun ekosistem guna mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam bidang transisi energi dan mengakselerasi pencapaian nol emisi.
Diberitakan sebelumnya, PLN terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik lewat pengadaan infrastruktur pengisian energi untuk kendaraan listrik di berbagai tempat.
Pada momentum jelang arus mudik Lebaran 2023, PLN akan menghadirkan 1.000 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 6.700 unit Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 600 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Kami sudah pastikan di setiap rest area ada SPKLU dan juga berjalan dengan waktu kami tambah. Kalau di jalan non-tol [jalan nasional], kami juga sudah membangun suatu pemetaan jadi ke depannya bisa lewat tol bisa juga tidak lewat tol," kata Darmawan dalam konferensi pers, Jumat (10/3/2023).
