Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maruf Amin: Pemerintah Serius Selamatkan Pilot Susi Air dari Tangan KKB Papua

Pemerintah memastikan terus berupaya dengan serius menyelamatkan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera KKB Papua.
Wapres Maruf Amin / Setwapres
Wapres Maruf Amin / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan terus berupaya dengan serius menyelamatkan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi kepada wartawan melalui pesan singkat.

Menurutnya, pemerintah Indonesia terus mendapat perkembangan upaya menyelamatkan kapten berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

"Pemerintah sudah berupaya sangat serius. Bahkan, kami sudah berhasil mengidentifikasi titik koordinat dan lokasi tempat penyanderaan," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (17/2/2023).

Masduki melanjutkan agar saat ini masyarakat tetap bersabar dan mengawal melalui dukungan supaya pilot tersebut dapat segera diselamatkan.

Kendati demikian, dia tak dapat berkomentar lebih jauh ketika ditanya mengenai ada atau tidak komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru, terkait upaya penyelamatan pilot Merhrtens.

"Sabar saja, mudah-mudahan lekas tertangani dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan bahwa Pihak TNI-Polri sampai dengan saat ini terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap pilot Susi Air. Bahkan, pemerintah tak akan bernegosiasi dengan KKB Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia.

“Sekali lagi, [penyanderaan] itu kan ada pihak kita, ada pihak negaranya, negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Namun, tidak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan. Itu tidak relevan konteksnya, apalagi ini bukan masalah Papua tapi masalah [oknum] di satu daerah di pegunungan,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Kamis (16/2/2023).

Lebih lanjut, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini juga meminta agar masalah gangguan keamanan di Papua Pegunungan tidak bisa digeneralisasi.

Menurutnya, tidak semua wilayah Papua rawan kriminalitas, sebab lima provinsi lainnya aman dan kondusif.

“Begini saya kira masalah KKB itu bukan lagi masalah Papua sekarang,  karena Papua  itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provonsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di Papua Pegunungan,” katanya.

Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat sejumlah gangguan keamanan adalah Papua Pegunungan.

 

 

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper