Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer di sana.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kepada para penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.
Dengan keketuaan memegang keketuaan Asean tahun 2023, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di kawasan ini, termasuk penindasan terhadap demokrasi di negara anggotanya, Myanmar.
"Ini adalah masalah pendekatan. Kami memiliki pengalaman, di sini di Indonesia, situasinya sama. Pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya," ujar Jokowi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/2/2023).
Jokowi menolak untuk mengatakan siapa yang dia kirim ke Myanmar. Namun, Jokowi mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah yang terlibat dalam reformasi di Indonesia.
Junta militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara tersebut, dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade hingga pembukaan sementara dimulai pada tahun 2011.
Baca Juga
Namun, upaya Myanmar bergerak ke arah demokrasi, termasuk pemilihan umum yang dimenangkan oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, harus berakhir dan dua tahun yang lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi dan memberlakukan kembali aturan militer yang ketat.
Saat Myanmar yang kembali menuai kecaman dan sanksi dari Barat, Asean menerapkan konsensus lima poin untuk Myanmar, antara lain penghentian kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan Asean ke semua pihak.
Namun, para jenderal Myanmar tidak menunjukkan kecenderungan untuk menerapkannya.
Dalam peringatan tahun kedua kudeta Myanmar tahun 2021, Jokowi mengatakan bahwa ia berkomitmen terhadap rencana perdamaian di sana. Namun dia menambahkan bahwa Asean tidak akan tersandera oleh konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, Asean akan bertindak tegas.
Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tindakan apa yang akan diambil.
Jokowi tidak menutup kemungkinan untuk mengunjungi Myanmar secara langsung, namun dia mengakui bahwa dialog akan lebih mudah dilakukan antara para pejabat yang memiliki latar belakang yang sama.
