Bisnis.com, JAKARTA - Keketuaan Indonesia dalam Asean tahun ini diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam penanganan krisis di Myanmar.
Direktur Regional Asia Human Rights Watch Elaine Pearson mengatakan bahwa kesempatan Indonesia dalam memegang tampuk kepemimpinan asosiasi negara-negara Asia Tenggara itu harus dimanfaatkan dengan baik.
“Ini adalah kesempatan Indonesia untuk maju yang tertarik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu global, misalnya dengan Presidensi G20 tahun lalu. Untuk itu, tahun ini kami mendorong Indonesia untuk memanfaatkan keketuaan Asean secara efektif untuk menangani krisis di Myanmar,” ujarnya pada Peluncuran World Report 2023, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Elaine menyampaikan bahwa negara-negara seperti Myanmar hingga Pakistan menunggu aksi dari komunitas internasional untuk bertindak dalam membantu mereka menangani krisis.
“Sebagai Ketua Asean, Indonesia harus mengambil langkah untuk menuntut akuntabilitas Mynamar Junta untuk kegagalan mereka dalam menerapkan lima poin konsensus, yang disetujui April 2021,” lanjut Elaine.
Tahun ini, sambungnya, Asean didorong agar tidak memberi legitimasi terhadap pemilihan umum yang bakal diselenggarakan oleh Militer Junta di Myanmar pada tahun ini, sebelum seluruh tahanan politik dibebaskan dan pemerintahan dikembalikan kepada rezim yang sah yakni yang dipilih masyarakat.
Baca Juga
Elaine mencatat sekitar 2 tahun setelah kudeta oleh Militer Junta, sebanyak lebih dari 16.000 orang ditangkap dan ditahan, 2.300 orang dibunuh, serta hukuman mati kembali diterapkan pertama kali setelah 30 tahun lamanya.
Untuk diketahui, Indonesia bakal memegang kepemimpinan Asean mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Tema yang akan diangkat selama periode keketuaan Asean yakni "Asean Matters: Epicentrum of Growth".
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa bahwa kepemimipinan dalam forum Asean akan menjadi prioritas diplomasi Tanah Air pada tahun ini.
“Beberapa kerja sama akan diperkuat antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerja sama keuangan,” ujar Retno dalam pernyataan pers tahunan menteri, Rabu (11/1/2023).
