Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertindak tegas kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Wapres menyampaikan itu saat memberi arahan kepada Yudo Margono yang baru saja dilantik pada Senin (19/12/2022) di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu arahan yang disampaikan Wakil Kepala Negara adalah terkait konflik di Papua, orang nomor dua di Indonesia menekankan pentingnya pendekatan humanis.
“Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden juga dalam pertemuan di rapat koordinasi tentang Papua, pemerintah memang mendorong agar tetap melakukan pendekatan yang humanis, membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan selain melalui pendekatan humanis, juga perlu bagi Yudo Margono agar disertai dengan ketegasan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di Papua, utamanya yang berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Namun, perlu diingat karena banyaknya masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi itu memang disuarakan oleh banyak pihak untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Papua,” katanya.
Baca Juga
Meski begitu, Ma’ruf mengaku bahwa keadaan di Papua tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, mengingat dirinya belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Papua selama 6 hari sejak Senin (28/11/2022) untuk mengecek pelaksanaan otonomi khusus di Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.
“Sebenarnya hanya di daerah tertentu saja [masih ada kekerasan], jadi kalau dibilang Papua itu sebenarnya tidak di seluruh Papua [ada kekerasan] ya, hanya di daerah tertentu saja, Papua yang lain kondusif dan aman. Saya 6 hari dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak semua aman,” imbuhnya.
Bahkan, Ma’ruf mengaku saat dirinya dijadwalkan mendatangi empat provinsi di Papua, yakni provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat sejumlah masyarakat setempat kembali meminta tambahan Provinsi baru.
“Mereka malah minta tambah provinsi baru lagi. Waktu itu, di sana ada Papua Barat minta 1 [Provinsi] lagi, Papua juga minta 1 [Provinsi] lagi. Saya bilang, kita selesaikan dulu yang sudah ada dan dibangun dulu dengan baik. Saya kira itu, jadi kalaupun ada kekerasan sebenarnya masih di daerah kelompok kecil saja, tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” pungkas Ma’ruf.
