Bisnis.com, JAKARTA – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Yudo Margono menyatakan bahwa pihak yang dia nahkodai akan tetap bertindak tegas terhadap ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Dia menilai, ketegasan tersebut dibutuhkan mengingat hal tersebut merupakan upaya terkait dengan pendekatan Pemerintah untuk pengamanan di Papua ketika ancaman KKB meningkat. Hal itu disampaikan Yudo seraya adanya operasi teritorial di Papua.
"Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada," katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (19/12/2022).
Selain itu, pengganti Jendral Andika Perkasa ini mengaku juga akan melakukan evaluasi untuk rencana pengurangan pasukan TNI di Papua. Hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan Yudo ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesegera mungkin.
Yudo pun melanjutkan, pihaknya bakal mengunjungi Papua untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di Bumi Cenderawasih, di mana rencananya dia akan bertandang ke Papua bersama dengan kepala staf dan menemui para prajurit yang bertugas di sana. Bahkan, dirinya juga bakal menemui tokoh-tokoh agama dan masyarakat di sana.
"Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi tidak harus belum-belum sudah diputuskan, nanti saya mutuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden," pungkasnya.
Mendengar respon tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, keinginan Yudo Margono untuk lebih humanis dalam menangani konflik di Papua merupakan pendekatan yang baik. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar TNI harus tegas karena gangguan KKB terjadi terus-menerus.
" Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat [ancaman] seperti itu, jadi ya tidak akan selesai-selesai masalahnya [apabila tidak tegas],” imbuhnya
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD meyakini terdapat dua pekerjaan rumah yang menunggu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Pertama, Mahfud mengatakan Yudo harus dapat memastikan kedaulatan negara Indonesia, terutama di sektor kelautan karena masih banyak kapal asing yang melanggar perbatasan.
"Kalau pandangan secara nasional ya menjaga kedaulatan, kedaulatan tuh ada teritori, kalau teritori mungkin masalah laut ya di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas," ujarnya.
Soal batas negara itu, tutur Mahfud, memang dialami bukan hanya oleh Indonesia. Dia juga mengatakan Panglima TNI harus memastikan ideologi negara terjaga dari gerakan radikalisme dan separatisme.
"Bagian dari pertahanan negara, keutuhan teritori dan keutuhan ideologi itu adalah tugas panglima dan nanti percabangannya banyak di tugas-tugas," tandas Mahfud.
Sekadar informasi, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.
