Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

RKUHP 'Downgrade' 4 Pasal UU Tipikor, Sanksi Koruptor Makin Ringan

Empat pasal dalam UU Tipikor turun derajat setelah pengaturannya diatur di dalam UU KUHP yang baru.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 06 Desember 2022  |  11:34 WIB
RKUHP 'Downgrade' 4 Pasal UU Tipikor, Sanksi Koruptor Makin Ringan
Aktivis mengenakan topeng Hakim Mahkamah Agung (MA), Artidjo Alkostar saat menggelar aksi bertajuk 'Zero Tolerance Bagi Koruptor' di Jalan Jendral Sudirman Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/9/2014). Aksi itu sebagai wujud dukungan terhadap putusan Hakim MA, Artidjo Alkostar yang memberikan sanksi pencabutan hak politik dari terpidana kasus suap impor daging sapi atau mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq pada Senin (15/9). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) turut menganulir empat pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kempat pasal itu antara lain Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 13 UU Tipikor.

Sebagai gantinya, pasal-pasal terkait dengan sanksi pidana korupsi dan suap tersebut diatur dalam Pasal 603, 604, 605 dan 606 RKUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada hari ini.

"Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Pada Pasal 603 dan 604 RKUHP disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, mendapat hukuman paling singkat selama dua tahun dan maksimal 20 tahun.

"Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," bunyi pasal 603 seperti dikutip dalam naskah terbaru RKUHP, Selasa (6/12/2022).

Pidana penjara bagi koruptor itu lebih rendah dari yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tipikor mengatur sanksi pidana kepada koruptor paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 

Pelaku tindak pidana korupsi pada pasal 603 RKUHP juga dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Kategori VI atau Rp2 miliar. Denda ini berkurang dari pasal 2 UU Tipikor yakni paling sedikit Rp200 juta.

Sementara itu, bagi pelaku tindak pidana suap, tak banyak perubahan dibanding UU Tipikor. Pada Pasal 605 diatur bagi pelaku tindak pidana suap hukuman pidana masih sama yakni paling singkat 1 tahun dan paling selama 5  tahun.

Namun, pidana denda mengalami kenaikan. Pada pasal 605 pelaku suap paling sedikit dikenakan denda kategori III atau Rp50 juta dan maksimal kategori V atau Rp500 juta.

Sementara itu, pada Pasal 5 UU Nomor 20/2001 dikatakan bahwa pemberi suap dapat didenda paling banyak Rp250 juta.

Adapun, aturan tersebut pada RKUHP nantinya akan menjadi acuan dalam pemidanaan pelaku korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

RKUHP tipikor korupsi
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top