Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelaah laporan dugaan korupsi kebijakan 'tap in tap out' Transjakarta. Laporan dugaan korupsi terkait pembuatan sistem tiket TransJakarta ke KPK ini diketahui dilakukan oleh masyarakat.
"Tim Pengaduan Masyarakat KPK segera melakukan verifikasi awal dan melanjutkan pengaduan tersebut ke tahap telaah untuk menggali informasinya lebih lanjut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (15/11/2022).
Ali mengatakan proses penelaahan bertujuan menilai apakah pokok aduan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
"Termasuk ranah tindak pidana korupsi dan tentu menjadi kewenangan KPK atau tidak," katanya.
Ali memastikan KPK akan secara proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan soal dugaan korupsi di PT Transjakarta tersebut.
"Selanjutnya apabila aduan tersebut valid menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Baca Juga
Adapun, Transjakarta memberlakukan kebijakan satu kartu untuk satu penumpang atau one passenger-one card. Dengan aturan ini, penumpang wajib melakukan tap in dan tap out.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo menjelaskan sistem tersebut bermasalah sejak awal Oktober 2022 yakni adanya pemotongan dua kali terhadap uang pengguna.
“Seperti diketahui TransJakarta saat ini masih memberlakukan sistem pembayaran tiket single tarif sama seperti yang digunakan pada layanan jalan Tol Jagorawi [Jakarta-Bogor] hanya perlu melakukan tap sebanyak satu kali,” kata Ary dalam keterangan resminya dikutip Selasa (15/11/2022).
Ary pun menilai bahwa sistem gate control untuk tap hanya untuk pemotongan uang dalam kartu pengguna atau konsumen sehingga berbeda dengan sistem kartu dan gate control dalam layanan transportasi KRL Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) oleh PT KCI.
“Sistem gate control layanan KRL berfungsi untuk menghitung berapa kilometer perjalanan yang dilakukan dan berapa biaya tiket yang harus dibayarkan oleh konsumen. Layanan Transjakarta yang menggunakan sistem single tarif seharusnya tidak memerlukan kartu dan gate dengan sistem Tap In – Tap Out seperti saat ini,” katanya,.
Ary menyimpulkan bahwa hal tersebut menjadi indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh PT Transjakarta untuk memperkaya pihak lain dengan membuat perangkat atau sistem yang tidak sesuai kebutuhan.
“Kebijakan tersebut juga menimbulkan crowded terbukti dari banyaknya pesan, kritik, dan laporan pengguna di media sosial dan media massa atas terjadinya pemotongan dua kali uang kartu penggunan atau konsumen Transjakarta saat Tap In dan Tap Out,” lanjut Ary.
Padahal menurutnya sistem single tarif seharusnya mempermudah pengguna Transjakarta, namun sebaliknya justru memberatkan.
