Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dirjen Imigrasi diganti karena persoalan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di lapangan.
Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain: Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya, dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," tegas Jokowi.
Menurut Presiden, dirinya melihat dan banyak memperoleh informasi dari investor, turis tentang Kitas. Dia menyebut, Ditjen Imigrasi masih mengatur dan mengontrol.
Dikatakan, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.
Baca Juga
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus; yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," tegasnya.
Visa on Arrival
Presiden juga menyinggung persoalan visa on arrival (VoA) di lapangan.
Seharusnya, ujar Jokowi, dalam hal pemberian visa kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
Jokowi DIa mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
"Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana; atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.
