Bisnis.com, JAKARTA, – Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma'ruf Amin menyebut UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah sebuah dokumen kenegaraan saja, tetapi juga mengatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang telah disepakati.
Oleh karena itu, Wapres menilai konstitusi harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Konstitusi harus menjadi rujukan, sumber utama dalam penyusunan undang-undang, dan segala peraturan di bawahnya yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukan yang dimaksud adalah prinsip, nilai, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan hanya disebut sebagai pemenuhan syarat formal, namun tidak ada realisasinya," ujarnya dalam Acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-77 MPR RI di Jakarta, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (18/08/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa untuk benar-benar mengimplementasikan konstitusi sebagai dasar bernegara, diperlukan kesadaran dan kesungguhan yang tinggi.
"Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan dalam menghidupkan jiwa konstitusi sebagai moralitas bangsa, antara lain nilai kejujuran, kesungguhan, kebersamaan, dan kemanusiaan," kataWapres.
Wapres melanjutkan, prinsip, nilai, dan tujuan bernegara yang terkandung di dalam konstitusi menjadi landasan yang kokoh dan prospektif bagi upaya pemulihan dan kebangkitan negara.
Baca Juga
"Untuk itu, kita mesti meneguhkan beberapa fundamen penting bernegara, yaitu identitas sebagai bangsa yang kuat, menonjolkan gotong royong, persatuan dalam keberagaman, optimis dalam keadaan paling sulit, dan unggul dalam etos kerja," paparnya.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, Wapres menilai konstitusi dapat menjadi landasan yang kuat bagi kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19 sehingga regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusian, serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar seluruh jajaran pimpinan dan anggota MPR RI, DPR RI, serta DPD RI dapat terus mengawal tegaknya konstitusi di Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam mengawal keutuhan negara Indonesia.
Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan nilai-nilai fundamental bangsa. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban para penerus bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melanjutkan dan mengamalkannya.
"Maka, yang menjadi kewajiban kita bukan hanya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, melainkan harus mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi nyata. Rakyat Indonesia harus merasakan, bahwa dalam negara Pancasila, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merasa dilindungi dan maju dalam kesejahteraan," tandasnya.
