Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Pemerintah akan mengawal jalannya proses Pemilu, termasuk anggaran.
Tidak hanya itu, Mahfud juga menegaskan bahwa instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingam. Beberapa di antaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena Pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Mahfud memastikan Pemerintah akan menyediakan semua dana yang perlukan, yakni sebesar Rp1,24 triliun.
Adapun pencairan tersebut akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, mulai tahun ini hingga 2024. Apabila belum cair, Mahfud mengimbau KPU agar membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," paparnya.
Baca Juga
Mahfud kemudian menyampaikan bahwa ada beberapa usulan KPU yang telah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia. Namun, kenaikan tersebut memang tidak 100 persen.
Sementara itu, kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Kepada KPU, Mahfud juga berpesan agar KPU tetap bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
"Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," katanya.
Terakhir, Mahfud mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik baiknya. Dia berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia.
