Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru atas perkara Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
Abdul Gafur diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2019 s/d 2021.
Dalam perkara ini KPK dikabarkan kembali menjerat Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Diketahui, Gafur sebelumnya terjerat perkara suap perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Selama proses penyidikan perkara dugaan suap Terdakwa Abdul Gafur Mas’ud, tim Penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (1/8/2022).
Ali belum membeberkan secara perinci siapa saja pihak lainnya yang menjadi tersangka dalam perkara ini.
Menurut Ali, pengumuman tersangka dengan, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan dinilai cukup.
Baca Juga
"yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," kata Alim
Ali mengatakan saat ini penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan memanggil saksi-saksi terkait perkara ini.
"KPK mengimbau agar pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi selama proses penyidikan, untuk kooperatif hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan Tim Penyidik," kata Ali.
Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 5.700.000.000,” seperti tertera dalam surat dakwaan, dikutip Kamis (9/6/2022).
Secara perinci, dalam surat dakwaan, Abdul Gafur menerima uang senilai Rp 1,8 miliar dari pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussallam dan Supriadi alias Usup alias Ucup.
