Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hendaknya mengusung calon presiden (capres) internal karena alasan harga diri dan demi perolehan suara partai akibat pengaruh sosok yang diusung dalam kontestasi.
Seperti diketahui, KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.
"Karena ini terkait harga diri partai. Bagaimanapun efek ekor jas (coat tail effect) itu penting bagi partai politik. Kalau capres-nya orang lain, cawapres-nya juga orang lain dari eksternal semua, itu rugi semuanya, bagi Golkar, PAN, maupun PPP," katanya mengomentari fenomena capres dari luar partai sendiri.
Jika capres-cawapres berasal dari calon lain, bisa jadi tidak akan membawa pengaruh signifikan bagi partai anggota koalisi.
"Rugi karena kemungkinan kalau calon lain bukan kadernya, apalagi kader partai lain tidak akan membawa efek ekor jas bagi partai di KIB," katanya.
Karena itu, dia menekankan keseriusan KIB dalam mengusung capres dan cawapres akan terbukti dengan sendirinya.
Baca Juga
"Soal KIB serius atau tidak serius mengusung capres-cawapres internal, itu hanya waktu yang akan menjawab nanti," ujarnya, Kamis (28/7/2022).
Dia berpendapat capres KIB bisa dari ketua umum (ketum) partai, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan bisa pula kombinasi dengan eksternal.
"Saya melihatnya memang mestinya siapa pun ketua umum parpol yang berkoalisi di KIB itu yang menjadi capres atau cawapres. Misal capresnya Airlangga, cawapresnya Zulhas, atau kombinasi capres di internal dan eksternal cawapres. Misalkan capres Airlangga, cawapresnya eksternal, seperti Ganjar atau siapa pun," tambahnya.
.jpg)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk partainya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membahas pencapresan 2024./Antara
Peran Jusuf Kalla
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai posisi Jusuf Kalla (JK) sebagai senior di Golkar dengan pengalaman politik dan jejaring yang kuat, punya pengaruh bukan hanya pada sosok, namun bisa menginisiasi munculnya poros baru.
“Pak JK pasti merupakan salah satu tokoh penting yang dihitung pergerakan politiknya yang tentunya bakal bisa mempengaruhi munculnya poros poros baru,” kata Adi.
Sementara itu, menanggapi Fahri Hamzah yang mengatakan KIB adalah koalisi bohong bohongan, Adi menyebut hal itu itu berlebihan. Jika salah satu keluhan Fahri adalah KIB belum menentukan capres dan cawapresnya, itu adalah sebuah proses.
“KIB belum memutuskan siapa capres dan cawapres, jadi masih terbuka siapapun yang akan diusung, PAN boleh usul siapa, yang lain siapa, pada akhirnya akan berkompromi siapa yang dianggap realistik ketiga partai ini untuk maju bersama,” katanya.
.jpg)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022)./Antara
Belum Bahas Capres
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk partainya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membahas pencapresan 2024.
"Kita masih akan ada pembahasan mengenai visi misi ke depan. Jadi masih akan membahas itu," kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/7/2022).
Dia mengatakan, KIB bersifat inklusif sehingga terbuka terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung dan tidak terbatas pada partai parlemen saja melainkan partai nonparlemen.
Menurutnya, sampai saat ini komunikasi masih terus dilakukan partai-partai KIB dengan partai lain.
Sebelumnya, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu menyampaikan bahwa KIB memiliki target jangka pendek dan jangka panjang untuk memberikan masukan terkait program-program pembangunan pemerintah.
Dalam jangka pendek, KIB akan membahas mengenai program pembangunan yang sedang berjalan dan bagaimana melanjutkan program strategis nasional ke depan, sedangkan untuk jangka panjang, KIB akan membahas tantangan Indonesia untuk lolos dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
