Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis gugatan praperadilan yang diajukan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming dimentahkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Diketahui, besok, Rabu (27/7/2022) Hakim PN Jakarta Selatan akan memutus gugatan praperadilan Maming melawan KPK. Maming mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu.
"Tentu kami sangat optimistis bahwa permohonan praperadilan yang diajukan tersangka ini akan ditolak oleh hakim," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Menurut Ali, KPK telah memaparkan bukti-bukti dalam penyidikan perkara ini. Dia menyebut sudah ada bukti berupa 129 dokumen dan keterangan puluhan saksi yang dibeberkan saat praperadilan.
"Saya kira lebih dari dua alat bukti sudah kami tunjukan sehingga kami optimistis gugatan praperadilan yang diajukan tersangka akan ditolak," kata Ali.
Maming Masuk DPO
Baru saja, KPK menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Bendahara Umum PBNU Mardani Maming terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Baca Juga
KPK telah memanggil maming sebanyak dua kali, tetapi mangkir. Kemudian, lembaga antirasuah juga telah mencoba melakukan upaya jemput paksa meski gagal.
"Hari ini KPK memasukkan Tersangka ini dalam daftar pencarian orang [DPO] dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap Tersangka dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (26/7/2022).
KPK berharap Maming dapat kooperatif dan menyerahkan diri guna mendukung kelancaran proses penegakkan hukum.
"Di samping itu jika masyarakat memiliki informasi, silakan dapat menghubungi langsung KPK melalui call center 198 atau Kantor Kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti," kata Ali.
