Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Seok-yeol akan menangguhkan pengarahan media informal yang diadakannya hampir setiap hari sejak menjabat pada Mei 2022.
Melansir Channel News Asia pada Senin (11/7/2022), meningkatnya jumlah infeksi Covid-19 ketika survei menunjukkan penurunan peringkat persetujuannya.
Akhir dari briefing harian ini, yang melanggar tradisi bertahun-tahun ketika Presiden Suk-yeol berusaha untuk meningkatkan transparansi, juga datang di tengah meningkatnya pertanyaan tentang skandal dan kekacauan partai.
Peringkat dukungan terhadap Presiden Suk-yeol berada di 37 persen berdasarkan survei jajak pendapat Realmeter yang ditunjukkan pada Senin (11/7/2022). Artinya angka tersebut turun dari lebih dari 52 persen pada minggu pertama Juni 2022, sedangkan 57 persen sekarang tidak menyetujui kepemimpinannya.
Adapun, kantor Presiden Suk-yeol mengatakan liputan lain tentang presiden juga akan dibatasi. Juru bicara beralih ke komentar tertulis, bersama dengan foto dan video acaranya, daripada mengadakan pengarahan langsung.
“Mengingat kerentanan terhadap penyebaran penyakit menular, kami meminta pengertian Anda,” tambah kantor kepresidenan.
Baca Juga
Otoritas kesehatan telah memperingatkan negara itu menghadapi gelombang infeksi baru, dengan beberapa ahli memperkirakan ratusan ribu kasus baru dalam beberapa minggu mendatang.
Korsel mencatat 12.693 kasus Covid-19 baru pada Senin (11/7/2022), sehingga total kasus menjadi 18.524.583, dengan 18 kematian harian dan total 24.661 sejak pandemi dimulai.
Setelah menekan angka infeksi dan kematian untuk sebagian besar pandemi dengan tindakan tracing, tracking, dan karantina yang ketat, Korsel berhasil menurunkan sebagian besar pembatasan tahun ini meskipun ada gelombang besar infeksi varian Omicron.
Skandal telah merugikan Presiden Suk-yeol dua calon untuk satu posisi menteri, yang pertama dalam sejarah Korea Selatan, dan pertanyaan etika telah menjangkiti beberapa pilihan lain untuk jabatan puncak.
Pada hari Jumat (8/7/2022), Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif dipaksa untuk menskors pemimpinnya Lee Jun-seok atas tuduhan pelecehan seksual pada 2013.
