Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai rencana penerapan harga tiket naik Candi Borobudur merupakan langkah yang terkesan menuju ke arah komersialisasi dan bukan merupakan sebuah upaya konservasi.
Adapun anggota komisi VI tersebut menilai bahwa jika hanya bertujuan untuk konservasi, seharusnya pemerintah hanya membatasi jumlah pengunjung Candi Borobudur dan bukan dengan cara menaikkan harga tiket.
“Lakukan saja kebijakan, siapa yang datang lebih dulu, boleh naik hingga jumlah maksimum yang ditetapkan atau siapa yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi,” ucap Deddy kepada wartawan, Senin (6/6/2022).
Menurut Deddy, kebijakan untuk menaikkan harga tiket Candi Borobudur tersebut terkesan tidak adil karena terbentuk pembeda antara orang kaya dengan yang miskin, tentang siapakah pihak yang diperbolehkan untuk berwisata ke lokasi tersebut.
“Harga tiket setinggi itu, lalu apakah orang miskin tidak berhak untuk naik dan menikmati Candi Borobudur,” kata Deddy.
Sekedar informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Manves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur menjadi Rp750.000 per tiket masuk untuk turis lokal pada Minggu (5/6/2022).
Kenaikan tersebut juga diiringi dengan pembatasan jumlah pengunjung per harinya, yakni sejumlah 1.200 pengunjung.
Diketahui bahwa angka tersebut menjadikan harga tiket Candi Borobudur bernilai lebih besar dari situs Accropolis bersama dengan lima situs lainnya di Yunani, yang hanya dibandrol dengan harga €30 atau sekitar Rp464.000.
“Demikian juga dengan situs warisan dunia yang ada di Italia, di mana tiket masuk ke tiga situs utama yaitu Collosseum, Forum, dan Palatio seharga €18 atau sekitar Rp278.000 saja,” kata Deddy.
Lebih lanjut, kenaikan harga tersebut dianggap Deddy akan berdampak negatif kepada sejumlah pihak, seperti pengunjung kelas menengah ke bawah dan masyarakat sekitar Kawasan Candi Borobudur.
"Ini siksaan dan ketidakadilan bagi rakyat kecil dan akan berdampak negative terhadap jumlah pengunjung dari Borobudur. Tidak hanya itu, rakyat sekitar kawasan Candi Borobudur juga akan kehilangan pendapatan yang signifikan,” tambahnya.
Dengan didasarkan oleh sejumlah alasan di atas, Deddy berharap agar pemerintah dapat membatalkan kebijakan untuk menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur.
“Saya harap kebijakan bisa dibatalkan, karena terlalu berbau komersialisasi, tidak berkeadilan, dan berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.”
