Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh pemimpin yang kuat.
Menurutnya, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tersisa 2 tahun lebih sehingga upaya pemberantasan korupsi seharusnya masih bisa dilakukan.
"Menariknya Prof Mahfud menyematkan tugas itu semua ke presiden yang baru, why tidak dengan presiden yang sekarang? Bukankah kekuasaan sekarang masih 2,5 tahun lagi. Artinya bukan waktu yang pendek sesungguhnya," katanya melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (26/4/2022).
Refly menilai ada dua kemungkinan alasan Sang Menteri menyatakan hal tersebut yaitu pertama memang pernyataan itu hanya dikaitkan dengan pemimpin baru pada 2024 yang disebutkannya bukan Jokowi, kedua, dia memang menyerah dengan kepemimpinan yang sekarang sehingga permasalahan itu hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin baru yang kuat.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahud MD mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi bertajuk "Mahfud Bicara Islamofobia Hingga Trauma Politik" di kanal YouTube Detikcom, Jumat (22/4/2022).
Dalam diskusi tersebut dibahas salah satunya terkait kejadian pemukulan terhadap dosen UI Ade Armando oleh penyusup dalam aksi demonstrasi para mahasiswa di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Mahfud menyesalkan kejadian pemukulan yang menimpa Ade Armando merupakan wujud dari polarisasi ideologis yang tajam antara agama dan negara.
"Saya menyesalkan itu terjadi, tetapi memang untuk tahun 2024, saya agak risau, itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini. Kan masalah ideologis ini, polarisasi yang tajam masalah ideologis ini perlu orang kuat yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya untuk menyatukan," katanya.
Mahfud melanjutkan bahwa pemimpin pada 2024 harus sosok yang kuat yang tangguh, menyatukan, menjaga keseimbangan, dan menyatukan. Selain permasalahan polarisasi ideologi, masalah lain yang ada adalah korupsi yang merajalela.
"Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi itu perlu orang kuat. Ini korupsinya kan sudah tidak terkendali. Mau menyalahkan dimana, wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara seperti itu," ungkap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
