Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung reshuffle saat mengevaluasi kinerja jajarannya di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) yang belanja anggarannya justru digunakan untuk membeli barang impor.
“Jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati, BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirut-nya, ganti. Ngapain kita? Kementerian? Sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle, udah... Akan saya awasi betul," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
“Uangnya ada, uangnya uang-uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri kok sulit. Saya akan awasi betul, saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai ada barang-barang impor dicap barang dalam negeri,” tegas Jokowi.
Jokowi mengaku heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor seperti closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya konsumsi produk dalam negeri sebagai upaya untuk mendorong penggunaan APBN dan APBD untuk memicu pertumbukan ekonomi. Strategi tersebut dinilainya penting sebab kondisi dunia saat ini serba tidak pasti dan hampir semua negara mengalami inflasi.
Baca Juga
Namun, Jokowi merasa sedih saat memeriksa pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan pemda, lantaran tingginya konsumsi barang impor.
"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah, " jelas Jokowi.
“Anggaran modal bagi BUMN Rp 420 triliun. Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. Ini kan 2 persen lebih," lanjut Jokowi.
