Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Pemerintah Tak Selamanya Sependapat dengan Pandangan MK

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan-putusannya.
Presiden Jokowi saat berpidato pada World Economic Forum, Kamis (20/01/2022), secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. - Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.rn
Presiden Jokowi saat berpidato pada World Economic Forum, Kamis (20/01/2022), secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. - Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.rn

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada kalanya pemerintah tidak sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap putusannya.

Kendati demikan, Jokowi menyatakan bahwa sikap pemerintah akan tetap menghormati dan melaksanakan putusan-putasan MK.

“Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya. Namun, pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, selalu melaksanakan putusan-putusan MK,” kata Jokowi di acara Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi (MK), dikutip lewat Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (10/2/2022).

Menurutnya, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pemerintah.

“Karena demikianlah diatur oleh UUD 1945, yakni putusan MK bersifat final dan mengikat. Pemerintah yakin kehidupan negara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan pernah mengambil langkah-langkah inkonstitusional dalam pelayanan dan pembangunan, termasuk dalam upaya pengendalian Covid-19.

Meskipun mengambil langkah di luar kebiasaan (extraordinary) dalam penanganan Covid-19, tetapi pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan aturan yang ada.

“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah, cara-cara inskonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” ungkap Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper