Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak aspiratif dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai belum perlu, menjadi sorotan utama dalam acara “Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun 2021” di Ruang Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Selasa (28/12).
Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, fraksinya menilai proses pembahasan hingga pengesahan RUU Ciptaker terlalu dipaksakan, akibatnya produk legislasi yang bernaung di bawah RUU Omnibus Law itu dinilai merugikan rakyat dan tidak mengakomodir mayoritas aspirasi rakyat.
“Kami menolak RUU Omnibus Law karena tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat dan kami apresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945,” kata Jazuli, Selasa (28/12/2021).
Jazuli mengakui bahwa dalam memutuskan satu pembuatan undang-undang, pihaknya kalah veto dan voting sehingga RUU Ciptaker tetap diundangkan meski terkesan tergesa-gesa tanpa memberi ruang untuk memberikan masukan dari para ahli.
Dia menekankan secara keseluruhan UU tersebut memang bermasalah dan merugikan kepentingan rakyat luas seperti buruh, petani, hingga nelayan.
Menurut Jazuli, meski MK dalam putusannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk undang-undang, hal itu harus dimaknai secara bijak oleh pemerintah sebagai inisiator dan pelaksana regulasi.
Sementara itu, terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara, PKS tetap menyatakan langkah pemerintah itu belum perlu untuk saat ini. Menurutnya, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19 belum reda.
Dia mendorong pemerintah agar sebaiknya fokus pada pembenahan ekonomi rakyat. Apalagi saat ini sudah ada varian baru Omicron yang kian mewabah.
Dia juga mengatakan kalau salah satu alasan pemindahan ibu kota karena Jakarta banjir, baru-baru ini calon ibu kota juga banjir.
Belum lagi soal anggaran yang akan digunakan yang disebut pemerintah tidak menggunakan APBN. Jazuli meragukan ada pihak lain termasuk swasta yang mau membiayai pemindahan ibu kota baru.
“PKS dengan tegas mengatakan minta maaf kepada semua fraksi koalisi. Kami menyatakan perpindahan Ibu Kota Negara belum dianggap penting, belum dianggap perlu. Kita fokus mengurus Covid-19 dan ekonomi rakyat,” ujarnya.
