Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan mesin giling tebu atau six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015-2016. Bos PTPN Holding ikut diperiksa sebagai saksi.
“Hari ini bertempat di gedung KPK Merah Putih, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka BAP (Budi Adi Prabowo). Pertama, Muhammad Cholidi Mantan Direktur SDM dan Umum PTPN XI. Kedua, Aris Toharisman EVP [Executive Vice President] PTPN Holding,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (30/11/2021).
Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Produksi PTPN XI 2015-2016 BAP. Kemudian, Direktur PT Wahyu Daya Mandiri (WDM) Arif Hendrawan (AH). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, bahwa penetapan tersebut setelah dikumpulkannya berbagai informasi, data, serta keterangan oleh penyidik.
“Selanjutnya, KPK melakukan tindakan lanjutan berupa penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” katanya pada konferensi pers virtual, Kamis (25/11/2021).
Alex menjelaskan, bahwa konstruksi perkara diduga terjadi saat Budi yang telah mengenal baik Arif melakukan beberapa kali pertemuan ditahun 2015, di antaranya menyepakati pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah Arif walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali.
Sebelum proses lelang dimulai, Budi dengan beberapa staf PTPN XI dan Arif melakukan studi banding ke salah satu pabrik gula di Thailand. Dalam kunjungan tersebut, diduga dibiayai oleh Arif disertai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada rombongan yang ikut, termasuk salah satunya Budi
Baca Juga
Setelah studi banding, Budi memerintahkan salah satu staf PTPN XI untuk menyiapkan dan memproses pelaksanaan pelelangan dengan nantinya dimenangkan oleh PT WDM.
Arif diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang. Selain itu, Arif juga aktif dalam proses penyusunan spesifikasi teknis harga barang yang dijadikan sebagai acuan awal dalam penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp78 Miliar termasuk data-data kelengkapan untuk lelang pengadaan 1 lot Six Roll Mill di PG Djatiroto.
Nilai kontrak yang telah disusun atas dasar kesepakatan Budi dan Arif yaitu senilai Rp79 Miliar. Saat proses lelang dilakukan, diduga terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur untuk memenangkan PT WDM.
Salah satunya terkait waktu penyerahan barang yang dimajukan tanggalnya pada saat aanwijzing karena PT WDM sudah lebih dulu menyiapkan komponen barangnya.
Diduga pula saat proses lelang masih berlangsung, ada pemberian 1 unit mobil oleh Arif kepada Budi. Terkait proses pembayaran, diduga ada kelebihan nilai pembayaran yang diterima oleh PT WDM yang disetujui oleh Budi
“Adapun dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan ini sejumlah sekitar Rp15 Miliar dari nilai kontrak Rp79 Miliar,” jelas Alex.
Atas perbuatannya, Budi dan Arif disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Dengan telah diperiksanya sekitar 85 saksi dan agar proses pemberkasan penyidikan dapat segera rampung, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 25 November 2021 s/d 14 Desember 2021,” papar Alex.
Budi ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih dan Arif di Rutan KPK Pomda Jaya Guntur. Agar tetap mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
