Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Indeks Demokrasi di Titik Nadir

Indeks demokrasi Indonesia terburuk selama kurun 14 tahun terakhir. Indeks demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh EIU sejak tahun 2006 dengan tujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 Oktober 2021  |  14:40 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/10 - 2021) / Youtube Setpres.
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/10 - 2021) / Youtube Setpres.

Bisnis.com, JAKARTA --Indeks Demokrasi Indonesia cenderung menurun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang genap berusia 7 tahun pada 20 Oktober lalu.

Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020, Indonesia memperoleh di bawah Timor Leste.

Skor itu merepresentasikan bahwa indeks demokrasi Indonesia terburuk selama kurun 14 tahun terakhir. Adapun, laporan itu adalah sebuah indeks yang disusun oleh EIU sejak tahun 2006 dengan tujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.

Ada lima indikator yang digunakan EIU untuk menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Berdasarkan skor atas indikator-indikator tadi, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang disurvei ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Dari indikator-indikator tadi, Indonesia mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, skor 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, skor 6,11 untuk partisipasi politik, skor 4,38 untuk budaya politik, dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

Jumlah skor yang diperoleh Indonesia tahun 2020 ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia pada indikator kebebasan berpendapat mendapat angka yang tinggi jika dibandingkan antara 2015 dan 2020. Ini mencakup yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat.

Berdasarkan data yang dikutip Bisnis dari situs BPS, ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat pada 2015 ada di 86,76 dari poin tertinggi 100 Sedangkan 2020 86,76.

Lalu, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat pada 2015 berada pada skor 85,85. Sedangkan 2020 angkanya 86,95.

Ini berbanding terbalik dengan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada 2015 berada pada skor 65,32. Sedangkan 2020 angkanya 58,82.

Hal tersebut juga sama dengan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat tahun 2015 berada pada skor 46,69. Sedangkan 2020 angkanya 42,28.

Sementara itu, indeks demokrasi menurut aspek dan provinsi, pada 2015 untuk kebebasan sipil 80,3. Hak-hak politik 70,63 dan lembaga demokrasi 66,87 dari skor tertinggi 100.

Dibandingkan pada 5 tahun kemudian, untuk kebebasan sipil 79,4. Hak-hak politik 67,85 dan lembaga demokrasi 75,66 dari skor tertinggi 100.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi BPS demokrasi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top