Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa lembaganya membutuhkan anggaran sebesar Rp13,29 triliun tahun depan. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hanya mengabulkan sebagian.
“Ini adalah kebutuhan anggran KPU 2022. Kita berharap bisa disetujui Rp13,29 triliun. Yang sekarang sudah ada, sudah disetujui bersama Kementerian Keuangan Rp2,45 triliun,” kata Ilham pada rapat kerja dengan DPR, Kamis (16/9/2021).
Ilham menjelaskan bahwa dengan begitu, KPU masih kekurangan dana sebesar Rp10,84 triliun. Padahal, tahun depan sudah mulai memasuki tahapan pemilu.
“Kami sesuai baseline [untuk anggaran saat ini]. Kami berencana pada 2022 harusnya sudah masuk tahapan. Tapi kita akan bicara lagi soal ini,” jelasnya.
Dari anggaran yang disepakati Menkeu, KPU membaginya Rp1,42 triliun untuk belanja operasional pegawai. Belanja operasional kantor disiapkan Rp360,08 miliar.
Adapun, belanja non-operasional untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi direncanakan sebesar Rp505,91 miliar. Terakhir belanja nonoperasional untuk program dukungan manajemen Rp666,77 miliar.
Persiapan KPU jelang pemilu serentak perdana di Indonesia, Januari tahun depan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta peraturan KPU.
Masih di bulan yang sama, KPU melakukan permintaan dan penerimaan DAK 2 serta DP4 untuk pendaftaran partai politik.
Pada Agustus, dilakukan pendaftaran partai politik. Verifikasi atas ini memakan waktu sebulan. Pada Oktober penyerahan DP4 dan data WNI di luar negeri.
Kemudian, pada bulan November KPU akan melakukan verifikasi faktual untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, pada Desember, akan dilakukan penetapan partai politik peserta pemilu dan penyusunan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
