Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

P2G Nilai Indikator Survei Asesmen Nasional Tak Komprehensif

Indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh. Padahal, ada delapan standar nasional pendidikan yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. 
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 29 Juli 2021  |  13:46 WIB
P2G Nilai Indikator Survei Asesmen Nasional Tak Komprehensif
Siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Tarcisius di Dumai, Dumai, Riau, Senin (9/4). Sebanyak 28.293 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Riau melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan sebanyak 35.537 siswa lainnya mengikuti ujian menggunakan peralatan kertas dan pensil (UNKP) yang berlangsung hingga 12 April 2018 mendatang. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menunda Asesmen Nasional (AN), lantaran menilai indikator yang digunakan masih belum komprehensif. 

"Membaca Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit, P2G merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja: Indikator keamanan, Indikator keberagaman/inklusivitas, dan Kualitas pembelajaran," kata Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh. Padahal, ada delapan standar nasional pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. 

"Mestinya delapan indikator SNP inilah yang dipotret. Akan berbahaya dampaknya bagi profiling sekolah [guru dan siswa] nanti, jika survei lingkungan belajar justru didominasi pertanyaan bernuansa 'Litsus' ala Orde Baru yang ramai diperbincangkan beberapa waktu ini," ujarnya. 

Adapun, profiling tak dapat dipotret Kemendikbudristek, jika dilakukan melalui survei yang parsial. Sementara itu, Akreditasi Sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh dan otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbud secara periodik. 

"Jadi, untuk apa lagi Survei Lingkungan Belajar?" tanya Iman.

Selain meminta pelaksanaannya ditunda, P2G juga menyarankan agar dana AN sebaiknya dialokasikan bagi kebutuhan mendasar pendidikan, terutama di masa pandemik Covid-19. 

Kemdikbudristek mengalokasikan sekitar Rp1,48 triliun untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional. 

"Lebih baik anggaran sebesar ini direalokasikan untuk membantu PJJ [Pembelajaran Jarak Jauh] akan berkualitas dan mengurangi ketimpangan digital di banyak daerah. Anggaran digelontorkan sangat fantastis, untuk program AN yang tidak mendesak dilakukan di masa pandemi," pungkas Iman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendikbud standardisasi pendidikan nasional
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top