Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua Fraksi PAN: Penundaan Vaksin Gotong Royong Berbayar Sudah Tepat

Dengan menunda implementasinya, pemerintah diharapkan bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individu tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay./Antara
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN sekaligus Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah cepat pemerintah menunda pelaksanaan vaksin Gotong Royong individual berbayar.

“Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan public,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/7/2021).

Dia mengaku dengan keputusan itu maka pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individu.

Lebih jauh dari itu, dia malah mengusulkan agar pemerintah sekalian membatalkan vaksin Gotong Royong individual berbayar. Tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi gratis, katanya.

“Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. “Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," katanya.

Hanya saja dia tetap setuju vaksin Gotong Royong untuk para pekerja. Vaksin Gotong Royong, katanya, biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

“Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud Gotong Royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional,” katanya.

Meskipun demikian, dia mengatakan tetap mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk, katanya.

"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," katan wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari dapil Sumut II tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper