Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi menolak bertemu Presiden AS Joe Biden untuk membicarakan kesepakatan nuklir maupun membahas program rudal balistik Teheran dan dukungan milisi regional.
Pernyataan Ebrahim Raisi itu menunjukkan sikap garis kerasnya dengan menyatakan akan meninjau kembali soal kesepakatan nuklir dengan negara maju untuk empat tahun ke depan.
Padahal, saat ini negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 tengah berlangsung. Sebelumnya Amerika Serikat saat dipimpin Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu secara sepihak.
Kemenangan Raisi pada pemilihan presiden menimbulkan kesulitan ketika pembicaraan kesepakatan nuklir Iran dilanjutkan.
Raisi berjanji menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran dengan negara Barat untuk mengamankan bantuan dari sanksi AS yang menghancurkan. Tetapi dia mengesampingkan batasan apa pun pada kemampuan rudal Iran dan dukungan untuk milisi regional.
“Itu tidak bisa dinegosiasikan,” kata Raisi tentang program rudal balistik Iran.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa AS “wajib mencabut semua sanksi yang menindas terhadap Iran”, seperti dikutip TheGuardian.com, Selasa (22/6/2021).
Ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Biden, Raisi dengan singkat menjawab: “Tidak.” Dia mengerutkan kening dan menatap ke depan tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Sebelumnya, pesaing Raisi dari kelompok moderat Abdolnasser Hemmati mengatakan kalau dirinya bersedia bertemu Biden. Hal itu disampaikan Hemmati saat kampanye pemilihan presiden masih berlangsung.
Gedung Putih tidak segera menanggapi Raisi yang akan menjadi presiden Iran pertama yang menjabat saat negara itu sedang diberi sanksi oleh pemerintah AS. Posisi itu akan memperumit kunjungan kenegaraan dan pidato di forum internasional seperti di PBB.
Terpilihnya Raisi menempatkan kelompok garis keras di posisi teratas di seluruh pemerintahan Iran. Sementara negosiasi berlangsung di Wina untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan nuklir Teheran. Sanksi terhadap Iran akan dicabut dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.
Pada 2018, Donald Trump, yang saat itu menjadi presiden, secara sepihak menarik AS dari perjanjian tersebut. Hal itu memicu ketegangan selama berbulan-bulan di Timur Tengah.
Sejak keputusan Trump itu, Iran mulai mengabaikan setiap batasan pengayaan. Teheran memperkaya uranium hingga 60 persen, atau level tertinggi yang pernah ada, meskipun masih kurang dari 90 persen untuk pembuatan senjata.
Para diplomat dari pihak-pihak dalam kesepakatan itu kembali ke negara mereka untuk berkonsultasi setelah putaran negosiasi terakhir pada Minggu.
Naiknya tokoh garis keras Iran yang memusuhi negara Barat memicu kekhawatiran tentang masa depan kesepakatan nuklir dan stabilitas regional.
