Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Refly Harun Kampanye Tolak Ide Presiden 3 Periode, Mau Join?

Ahli hukum tata negara Refly Harun merilis kampanye di media sosial yang berisi penolakan ide presiden 3 periode.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 22 Juni 2021  |  11:54 WIB
Refly Harun Kampanye Tolak Ide Presiden 3 Periode, Mau Join?
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun - Youtube Channel Refly Harun
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli hukum tata negara Refly Harun menolak ide presiden tiga periode, termasuk keberadaan komunitas yang menamakan diri Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024. Dia pun menggalang dukungan warganet atas sikapnya itu.

“Saya mau kampanye tolak 3 periode dan tolak Jokpro for 2024!! Sah, konstitusional. Ayo, siapa yang dukung comment, retweet, dan like!! Salam sehat semuanya. RH,” cuitnya melalui akun Twitter @ReflyHZ, Selasa (22/6/2021).

Hingga pukul 11.45 WIB, Tweet Refly Harun tersebut ini telah dicuit ulang sebanyak lebih dari 4.000 kali dan disukai hampir 7.500 warganet.

Netizen menyatakan dukungan atas ide Refly Harus yang menolak dengan keras ide presiden 3 periode. Salah satunya Ahsan Furqan Ibrahim. 

"Siap bos, TOLAK 3 PERIODE ! TOLAK JOKPRO FOR 2024 ! Gerakan 3 Periode untuk Jokpro for 2024 adalah INKONSTITUSIONAL, Gerakan MAKAR terhadap UUD 1945 Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan wakil presiden," tulis @AHSANFURQANIB11. 

Ide presiden tiga periode kembali mencuat setelah beberapa orang seperti Timothy Ivan dan Baron Danardono Wibowo, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), M. Qodari mendeklarasikan pembentukan komunitas Jok-Pro 2024 pada akhir pekan lalu.

Namun, wacana tersebut nyatanya sudah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masa jabatan presiden maksimal dua periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam keterangan resmi, Sabtu (19/6/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi presiden Refly Harun
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top