Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto blak-blakan mengatakan semua rencana anggaran pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa itu berpotensi untuk di-markup atau diselewengkan oleh segelintir orang.
Berdasar pada realita itu, Prabowo mengatakan dirinya bakal menggandeng pihak kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal rencana pembelian alutsista senilai Rp1.700 triliun yang belakangan viral di tengah masyarakat.
“Semua anggaran pemerintah itu potensi untuk dimarkup. Kita kan sudah lama jadi orang Indonesia, ga usah munafiklah,” kata Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
Dengan demikian, Prabowo menegaskan, dirinya tidak bakal menyetujui rencana anggaran yang mengambil untung atau markup relatif tinggi dari harga asli barang atau jasa tersebut.
“Kalau sudah gila-gilaan, katakanlah barang X harganya kemudian markup hingga 600 persen mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya. Saya tidak mau tanda tangan saya lapor Presiden,” kata dia.
Adapun, rencana pembelian alutsista seharga Rp1.700 triliun diketahui melalui beredarnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024.
Baca Juga
Dalam draf tersebut, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2024 mencapai US$124 miliar atau setara dengan sekitar Rp1.700 triliun. Rencana skema pendanaan alutsista berasal dari pinjaman luar negeri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I, Prabowo mengatakan modernisasi alutsista sudah bersifat mendesak untuk dilakukan dalam strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.
"Banyak alutsista kita sudah tua dan sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting agar kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," jelas Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut masih dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Saat ditanyak terkait dengan jumlah pinjaman luar negeri untuk pendanaan, Prabowo juga enggan menjelaskan. "Ini sedang digodok, sedang direncanakan," ucapnya.
