Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista.
Pasalnya, dia menekankan bahwa hal itu baru rencana yang disampaikan kementerian terkait. Rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan dan DPR.
"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/5/2021).
Menurut Hasanuddin, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa dan masih dibahas di Kementerian Keuangan.
"Jadi, kerugian negara bagaimana? Anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," katanya.
Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan.
Baca Juga
"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memerhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam hal ini TNI," katanya.
TB Hasanuddin mendukung penuh modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) guna penguatan sistem pertahanan negara. "Pada prinsipnya saya setuju untuk modernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua," kata dia.
Selain nyaris tua, seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia banyak dari hibah negara lain. Modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
Kendati demikian, dia mengakui anggaran yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista tergolong besar. Apalagi, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan sektor lain juga memerlukan anggaran untuk penanganan.
