Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polri, Kemenhan Hingga BIN Terlibat Investigasi Kebocoran Data Penduduk

Sejumlah pihak telah dilibatkan sejak kasus kebocoran 279 juta data penduduk mencuat pada 20 Mei lalu.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 Mei 2021  |  18:49 WIB
Ilustrasi kejahatan siber - Reuters/Dado Ruvic
Ilustrasi kejahatan siber - Reuters/Dado Ruvic

Bisnis.com, JAKARTA - Investigasi kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia melibatkan sejumlah pihak mulai dari BPJS Kesehatan, Bareskrim Polri, Kementerian Pertahanan hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Sejumlah pihak telah dilibatkan sejak kasus kebocoran data penduduk mencuat pada 20 Mei lalu.

"20 Mei 2021, BPJS segera melakukan koordinasi dan investigasi adanya dugaan peretasan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan kepada Kepada Komisi Kesehatan DPR dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Dalam kasus ini, data penduduk yang diduga bocor telah diperjualbelikan oleh akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. Ali mengakui bahwa data tersebut mirip dengan yang mereka punya, tapi belum diketahui apakah bersumber dari BPJS atau bukan.

Dalam rapat ini, Ali melaporkan secara lengkap upaya yang sudah mereka lakukan. Berikut perinciannya:

Jumat, 21 Mei 2021

BPJS mengelar rapat dengan sejumlah pihak. Mulai dari Dewan Pengawas BPJS, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Siber Kemenhan, hingga IT Security Expert dari Telkomsigma, perusahaan di bawah PT Telkom (persero) Tbk.

Selanjutnya, BPJS mengamankan titik akses dengan melakukan penutupan dan investigasi. Lalu, BPJS untuk sementara waktu menunda semua kerja sama yang terkait dengan pertukaran data.

Terakhir di hari yang sama, Ali menyebut Kominfo juga menutup akses ke situs raidforums.com dan 3 tautan lainnya yang jadi tempat mengunduh data yang bocor tersebut. Mulai dari bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.

Sabtu, 22 Mei 2021

Tim BPJS Kesehatan, BSSN, dan Tim Security Operation System melakukan penelusuran melalui digital forensic dan verifikasi sampel data dari akun Kotz. Total ada 100 ribu sampel dan penelusuran masih berjalan.

"Sebetulnya itu yang dia (akun Kotz) tawarkan, bener punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya," kata Ali. Selanjutnya, BPJS juga berkoordinasi dengan Siber Bareskrim Polri dan Kemenhan.

Minggu, 23 Mei 2021

Manajemen BPJS menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim Polri. Selain itu, BPJS juga berkoordinasi dengan Kominfo dan mengirimkan surat. Tapi, Ali tidak menjelaskan isi surat ke Kominfo ini.

Senin, 24 Mei 2021

Direksi BPJS resmi menyampaikan surat pengaduan atas kasus ini ke Bareskrim Polri. BPJS kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. "Turut dihadiri BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN)," kata Ali.

Selanjutnya, BPJS berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan. Koordinasi ini kembali melibatkan Dewan Pengawas BPJS, Kominfo, dan BSSN.

Selasa, 25 Mei 2021

Sementara hari ini, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan. Mulai dari investigasi internal dibantu oleh BSSN sampai langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data.

"Antara lain penerapan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi," ungkap Ali.

Selanjutnya, BPJS sedang mengambil sejumlah langkah pencegahan kebocoran data, di antaranya dengan menguatkan sistem keamanan teknologi informasi.

"Dengan meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem," ujarnya.

Terakhir, BPJS kembali bersurat kepada Kominfo dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan bareskrim polri data penduduk kejahatan siber

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top