Bisnis.com, JAKARTA -- Nama CV Prima Karya belakangan mendapat sorotan karena diduga menjadi bagian dari strategi penyelesaian ontran-ontran utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.
Salah satu kejanggalan yang terungkap adalah soal nilai PKPU Prima Karya yang hanya Rp5,5 miliar. Padahal dalam laporan keuangan Sritex tahun 2020, perseroan tercatat memiliki kas atau setara kas senilai Rp187,64 juta. Artinya Sritex bisa melunasi utang ke Prima Karya, tanpa harus melalui skema PKPU.
Selain itu, isu yang beredar adalah salah satu petinggi CV Prima, Djoko Prananto memiliki kedekatan dengan pihak Sritex. Djoko diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris di GOR Sritex Arena.
Penelusuran Bisnis, Djoko juga terlibat dalam berbagai proyek di lingkungan perusahaan grup Sritex. Salah satunya pembangunan Kantor Sari Warna di Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah.
Sari Warna Textile adalah salah satu lini usaha milik keluarga Lukminto. Perusahaan textil ini tercatat memiliki trasaksi penjualan dengan SRIL pada tahun 2020 sebesar US$30,3 juta.
Sayangnya belum ada pihak dari Prima Karya yang berkomentar soal hal ini. Dalam catatan Bisnis, CV Prima Karya adalah sebuah perusahaan konstruksi - enginering yang berlokasi di Jalan Juanda, Pucangsawit, Jebres, Solo.
Baca Juga
Sementara itu, pihak SRIL melalui keterangan resminya membantah kabar yang menyebut bahwa permohonan PKPU terhadap SRIL merupakan rekayasa pihaknya sendiri.
Kepala Komunikasi Perusahaan SRIL Joy Citradewi juga membantah bahwa Direktur CV Prima Karya Djoko Prananto adalah kerabat dekat keluarga besar Lukminto.
Adapun, lanjut Citra ika yang dimaksud adalah posisi Sekretaris di Sritex GOR Arena, pihak SRIL mengklarifikasi bahwa Djoko Prananto pernah mengemban posisi tersebut. Djoko pernah
tergabung dalam aktivitas fundraising untuk salah satu acara olahraga yang diadakan di GOR Sritex Arena.
"Terlepas dari acara sosial tersebut, CV Prima Karya merupakan mitra usaha Perusahaan kami sejak tahun 2017 yang bergerak di bidang konstruksi," katanya.
Jalannya Persidangan
Sidang perdana gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) akhirnya dilaksanakan pada hari Senin (26/4/2021). Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum.
Sidang tak berlangsung lama, karena kedua belah pihak sepakat untuk menunda persidangan hingga Rabu (28/4/2021) besok dengan agenda sidang pembuktian.
Nantinya, baik CV. Prima Karya selaku penggugat bakal menyajikan bukti ketidakmampuan Sritex dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Dalam sidang pembuktian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menghadirkan saksi di peradilan.
Jumat (30/4/2021) bakal menjadi hari penentu, dimana kedua belah pihak akan mendengarkan kesimpulan sidang.Prima Karya menggugat 4 perusahaan sekaligus dalam perkara tersebut. Tak hanya Sritex, 3 anak perusahaannya pun ikut digugat PKPU. Ketiganya perusahaan tersebut adalah PT. Sinar Pantja Djaja, PT. Bitratex Industries, dan PT. Primayudha Mandirijaya.
Ketika ditemui selepas persidangan, kuasa hukum kedua belah pihak menolak untuk memberikan tanggapan. “Ditunggu saja proses persidangannya,” jelas Eva Ratnasari, kuasa hukum CV. Prima Karya.
Pada hari yang sama, PT. Rayon Utama Makmur (RUM), salah satu perusahaan milik grup Sritex juga menjalani sidang perdana gugatan PKPU. Penggugatnya adalah PT. Indo Bahari Express, sebuah perusahaan layanan pengiriman container asal Semarang yang telah berdiri sejak tahun 2001.
Tak hanya itu, badai gugatan PKPU juga ikut dilayangkan kepada salah satu pemilik grup Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan dan PT. Senang Kharisma Textil (SKT) digugat PKPU oleh PT. Bank QNB Indonesia. Sidang pertama gugatan PKPU tersebut rencananya bakal dilaksanakan pada Selasa (27/4/2021).
Swandy Halim akan menjadi kuasa hukum PT. Bank QNB Indonesia selaku penggugat. Sementara itu, Joel Baner Hendrik Toendan, Jandi Mukianto, dan Djawoto Jowono, ditunjuk dan diangkat sebagai kurator dan pengurus dari kasus tersebut.
