Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta adanya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE di sekitar kawasan perairan yang tumpang tindih klaim di antara Indonesia dan Vietnam.
Sikap itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral bersama dengan Perdana Menteri Vietnam Phm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumar (23/4/2021).
“Presiden tekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan zona ekonomi ekslusif. Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan virtual, Jumat (23/4/2021).
Dalam pertemuan itu, Jokowi menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan proses negosiasi.
“Ditekankan oleh presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai ZEE masing-masing negara, serta mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 74 kapal pelaku illegal fishing dan 27 di antaranya adalah kapal berbendera Vietnam sejak Oktober 2019 Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di wilayah Perairan Laut Natuna Utara.
Baca Juga
Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi menyebut banyaknya kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing tak terlepas dari adanya tumpang tindih klaim di perairan tersebut.
“Perundingan [klaim] ZEE sudah memasuki pertemuan teknis ke-13 di Hanoi pada November 2019 tentang teknis penarikan garis batas kedua negara,” kata Denny dalam siaran pers, Rabu (14/10/2020).
