Bisnis.com, JAKARTA - Kepala pemerintahan militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan terbang ke Jakarta.
Kedatangannya itu untuk menghadiri pertemuan puncak (KTT) Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) di Jakarta minggu depan sekaligus menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.
Konfirmasi atas kehadirannya itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand yang disampaikan juru bicara Tanee Sangrat seperti dikutip Aljazeera.com, Minggu (18/4/2021).
Dia mengatakan beberapa pemimpin dari 10 negara ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menghadiri pertemuan 24 April di Jakarta. Rencana kehadiran tokoh paling disorot di Myanmar dan dunia internasional itu juga diberitakan media-media internasional.
Min Aung Hlaing dianggap paling bertanggung jawab atas kudeta pemerintahan yang sah hasil pemilu pimpinan Aung San Suu Kyi.
Myanmar telah mengalami pergolakan sejak militer menggulingkan pemerintahan dan pasukan keamanan telah membunuh 728 pengunjuk rasa pro-demokrasi dalam upaya untuk menghancurkan protes anti-kudeta nasional.
Dalam tindak kekerasan terakhir, pasukan keamanan menembak dan membunuh dua pengunjuk rasa di Mogok, sebuah kota tambang batu rubi, kata seorang penduduk.
Sementara beberapa bom kecil meledak di kota terbesar Yangon dan melukai beberapa orang, menurut media lokal.
Negara tetangga Myanmar telah mencoba untuk mendorong pembicaraan antara penguasa militer dan pemerintah yang digulingkan. Akan tetapi pihak militer menunjukkan keengganan.
Pemerintah militer dilaporkan telah membebaskan 23.184 tahanan dari penjara di seluruh negeri kemarin di bawah aturan amnesti, menurut Departemen Kehakiman berdasarkan hukum amnesti Tahun Baru. Di antara mereka termasuk aktivis demokrasi.
Sabtu adalah hari pertama Tahun Baru Myanmar dan hari terakhir dari liburan lima hari yang biasanya ditandai dengan kunjungan ke kuil-kuil Budha dan upacara melempar air serta berpesta di jalanan.
Aung San Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu menghadapi berbagai tuduhan, termasuk melanggar rahasia negara, yang bisa membuatnya dipenjara selama 14 tahun. Akan tetapi pengacaranya menolak tuduhan itu.
"Para tahanan [yang dibebaskan] ini kebanyakan dari sebelum 1 Februari, tetapi ada juga beberapa yang dipenjara setelahnya," kata juru bicara Departemen Kehakiman, Kyaw Tun Oo.
Dia mengatakan tidak memiliki rincian pelanggaran yang menyebabkan mereka dipenjara. Di antara mereka yang dibebaskan termasuk 137 orang asing yang akan dideportasi, menurut televisi pemerintah tanpa memerinci keterangannya.
