Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sempat Ditunda, Diskusi Pembahasan RUU KUHP Jalan Terus

Diskusi publik terkait RUU KUHP ini sekaligus untuk mensosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 15 Maret 2021  |  11:13 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Sempat dibatalkan pada tahun 2019 lalu, wacana untuk kembali membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Hukum Pidana (RUU KUHP) tak sepenuhnya pudar.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah tercatat berulangkali melakukan road show untuk mendengarkan masukan terkait amandemen UU yang sudah berumur puluham tahun itu.

Dikutip dari laman resmi Kemenkumham, pemerintah memastikan ruang diskusi dan masukan publik tetap terbuka dalam upaya penyusunan dan penyempurnaan RUU KUHP demi pembangunan hukum nasional.

"RUU KUHP ini merupakan produk estafet dari para pendahulu yang mutlak harus di wujudkan sebagai salah satu magnum opus (mahakarya) anak bangsa yang patut di banggakan," kata Staf AhliBidang Hubungan Antar Lembaga Dhahana Putra yang dikutip, Senin (15/3/2021).

Dahana menyebut, diskusi publik terkait RUU KUHP ini sekaligus untuk mensosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice

Menurutnya, sosialisasi secara luas ini juga menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP. 

"RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seyogianya ini dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat," ujar Dhahana. 

Perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, sebagaimana diketahui, pada September 2019 lalu DPR RI akhirnya menunda pengesahan RUU KUHP akibat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Hukum dan HAM menyampaikan sikap pemerintah, yakni menunda pengesahan RUU KUHP, kepada DPR. RUU KUHP juga akhirnya tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Adapun penolakan dari elemen masyarakat sebagian muncul akibat disinformasi, misalnya isu bahwa RUU KUHP menetapkan perempuan yang pulang malam akan ditangkap dan didenda Rp1 juta.

Karena itu pula pemerintah dan DPR sepakat perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam dan luas kepada masyarakat terkait RUU KUHP sebelum akhirnya bisa disahkan. 

"RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda," ucap Dhahana.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkumham ruu kuhp

Sumber : Kemenkumham

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top