Bisnis.com, JAKARTA - Saiful Mujani, pemerhati politik dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyoroti pelemahan oposisi oleh pemerintah.
Melalui akun Twitternya resminya, @saiful_mujani, Sabtu (6/3/2021) 11.06 WIB, dia mengatakan mundurnya demokrasi di dunia saat ini terjadi lantaran pelemahan oposisi oleh pemerintah. Ironisnya, jelas dia, pemerintah itu merupakan hasil dari sistem demokrasi.
Dia menyebut secara khusus bagaimana Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi di parlemen telah diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Menurutnya, hal serupa sebelumnya telah terjadi pada Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Melemahnya demokrasi di dunia krn pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wijud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk," tulisnya di Twitter.
melemahnya demokrasi di dunia krn pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wijud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Seperti diketahui, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), dan menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko ditetapkan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026. KLB itu juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan telah demisioner.
Saiful juga sebelumnya mengatakan bahwa demokrasi dunia sedang mengalami kemunduran. Dia mengutip hasil studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) yang menyatakan penyebab melemahnya demokrasi adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri.
Baca Juga
"Kita mungkin masuk di sini," tulisnya di Twitter.
Namun, Saiful lebih lanjut mengatakan bahwa pelemahan demokrasi di Tanah Air bisa dicegah. Pelemahan demokrasi itu, jelas dia, bisa dihindarkan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Menurutnya, kendali itu ada di tangan presiden.
"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi," ujarnya melalui akun Twitter
6. Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Tanpa kendali presiden, dia memperkirakan manuver politik Moledoko itu akan berujung pada matinya Partai Demokrat. Dengan demikian, jelas dia, kemunduran demokrasi di Tanah Air akan kian dalam di era kepemimpinan Jokowi, presiden yang juga dipilih karena demokrasi.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," ujarnya.
