Bisnis.com, JAKARTA - Kongres luar biasa (KLB) Parta Demokrat yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko ditetapkan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026.
KLB itu juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan telah demisioner.
Saiful Mujani, pemerhati politik dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), memperkirakan manuver politik Moledoko itu akan berujung pada matinya Partai Demokrat. Dengan demikian, jelas dia, kemunduran demokrasi di Tanah Air akan kian dalam di era kepemimpinan Jokowi.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," ujarnya melalui akun Twitter resminya, @saiful_mujani, Sabtu (6/3/2021) 08.06 WIB.
5. Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Dia memerinci keputusan negara melalui Menteri Hukum dan HAM menjadi kunci setelah Kepala Staf Presiden Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Partai Demokrat melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Keputusan Menkumham Yasona Laoly, yang berasal dari Partai Demokrati Indonesia Perjuangan (PDIP), jelas dia, akan menentukan apakah mengakui atau tidak hasil KLB tersebut. Bila mengakui, kata Saiful, maka masa akhir Partai Demokrat kian dekat.
Baca Juga
"Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang," ujarnya dalam sebuah utasan di Twitter.
1. setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang.
— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Jika keputusannya demikian, Saiful memperkirakan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selanjutnya bakal menggugat ke pengadilan. Menurutnya, gugatan itu biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung sehingga prosesnya memakan waktu lama.
"Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?," ujarnya
Saiful meyakini Moeldoko seperti jenderal-jenderal lainnya yang gagal membesarkan partai yang dipimpinnya. Dia menyangsikan Moeldoko dapat memimpin Partai Demokrat, partai besar dan bahkan terbesar pada 2009.
"Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai."
Alhasil, Saiful memperkirakan Demokrat akan berakhir seperti Partai Hanura. Jatuhnya jumlah suara yang diperoleh Hanura pada Pemilu 2019 membuat partai tersebut gagal lolos ke parlemen.
"Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu," jelasnya.
