Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay meminta protokoler Istana Kepesidenan dievaluasi.
Hal itu disampaikan Saleh terkait video yang menunjukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut kerumunan massa dalam kunjungannya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Hal itu dinilai Saleh melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Menurut Anggota Komisi IX DPR yang menangani isu kesehatan itu, evaluasi atas protokol kunjungan presiden ke daerah perlu dilakukan karena kasus yang sama sudah terjadi beberapa kali.
Saleh menilai hal itu bukanlah keinginan presiden karena tidak mudah untuk membatasi antusiasme massa bertemu sang pesisen.
Akan tetapi, hal itu seharusnya bisa diantisipasi pihak protokoler dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 karena kondisi kerumunan itu jauh dari protokol kebencanaan.
Baca Juga
“Karena ini bukan yang pertama, protokol Istana Kepresidenan harus dievaluasi karena yang terlihat di video itu jauh dari standar protokol kesehatan,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (24/2/2021).
Saleh mengakui dalam beberapa kali kesempatan memang Pesiden Jokowi lebih suka melakukan swafoto atas permintaan massa meski dirinya tetap mengenakan masker.
Senada dengan Saleh, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa kerumunan massa saat kunjungan Presiden Jokowi tersebut bukan yang pertama kali terjadi.
Melalui akun twitternya, Mardani Ali Sera menyinggung kegiatan bagi-bagi nasi kotak hingga souvenir yang dilakukan Presiden Jokowi.
Mardani menyoroti Istana seharusnya dapat melakukan antisipasi adanya kemungkinan kerumunan massa.
"Ini bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir," tulis Mardani Ali Sera di akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu.
Mardani menilai jika yang terjadi sudah disiapkan maka hal itu bukan lagi spontanitas.
"Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas. Harusnya Istana bisa antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan," katanya.
Mardani juga menyinggung persoalan PPKM atau PSBB yang dinilai tidak efektif dan terus meningkatkan angka positif Covid-19.
Namun, di sisi lain, Jokowi diduga sering menyebabkan kerumunan massa.
