Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan penjelasan terkait sikap pemerintah terhadap Din Syamsuddin.
Menurutnya, pemerintah selalu mendengar kritik Din Syamsuddin lantaran dia dianggap sebagai salah satu tokoh.
"Coba, kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Din Syamsuddin apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan Insyaallah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," ujarnya dalam sebuah video yang diterima Tempo, Ahad, 14 Februari 2021.
Baca Juga
Pemerintah, kata Mahfud, menganggap Din Syamsuddin sebagai tokoh kritis, yang kritik-kritiknya harus didengar.
Terlebih, kata Mahfud, dia mengenal baik sosok Din Syamsuddin. "Saya sering diskusi, kadang kala di rumah Jusuf Kalla, kadang kala di PP Muhammadiyah, kadang di undang ke kantor beliau," ujarnya.
"Pemerintah Insyaallah tidak akan pernah menangkap orang kritis, yang diproses hukum itu orang yang nanti akan terbukti melanggar hukum. Mau kritis, tapi sebenarnya destruktif. Tapi kalau orang seperti Pak Din Syamsuddin, mana ada kita soal," lanjutnya.
Din sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tuduhan telah melanggar disiplin PNS. Ada sejumlah argumen yang dipaparkan, salah satunya pernyataannya dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) 1 Juni 2020.
Mahfud MD menegaskan tak akan menindaklanjuti laporan ini. "Tidak ada dari pemerintah niat sedikit pun untuk mempersoalkan kiprah pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
