Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR menyayangkan tuduhan terhadap mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai seorang yang radikal.
Ketua FPAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai makna radikal itu sendiri sebetulnya belum dipahami secara utuh oleh mereka yang melabeli itu. Menurutnya, istilah radikal tidak selamanya buruk, tetapi ketika diaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maknanya menjadi jelek dan buruk.
"Kami tentu merasa bahwa tuduhan itu menyakiti salah seorang tokoh besar Indonesia yang selama ini dikenal sebagai orang yang memberikan keteduhan, dan membangun dialog lintas agama, lintas peradaban, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/2/2021).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini pun mengakui bahwa Din Syamsuddin itu selalu menggelar dialog antarkepercayaan, dialog antaragama, serta dialog antarperadaban. Din pun, sebut dia, ikut di dalam organisasi-organisasi lintas kepercayaan tak hanya di tingkat nasional, melainkan juga hingga ke dunia internasional.
Bahkan, tambah Saleh, beliau juga pernah bicara di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terkait dengan bagaimana Indonesia bisa membangun hubungan yang sangat harmonis, kemudian meningkatkan kohesivitas sosial yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
“Semua orang bisa mendengar ceramah beliau di PBB, itu ada di Youtube, silakan saja, masih terekam dengan bagus," katanya.
Baca Juga
Saleh pun secara pribadi menganggap dekat dengan Din Syamsuddin yang merupakan seniornya di Muhamamdiyah, di Pemuda Muhammadiyah, dan bahkan dosennya di UIN Syarif Hidayatullah. “Karena itu, saya paham betul bagaimana pemikiran dan gerakan Pak Din Syamsuddin,” tambahnya.
Bila misalnya beliau mungkin menyampaikan satu atau dua kritik kepada pemerintah, menurut Saleh, itu dalam konteks membangun Indonesia. Hal itu, jelasnya, harus ada di negara demokrasi.
"Saya pastikan Pak Din Syamsuddin tidak ada niat sedikit pun berniat buruk, berniat jahat dan membenci dalam kritiknya itu. Hal itu harus dimaknai sebagai tugas beliau sebagai seorang profesor, tugas beliau sebagai tokoh umat, tokoh bangsa dan juga sebagai warga negara," katanya.
Apalagi, Saleh mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga sudah menyatakan terbuka untuk dikritik. "Kenapa kok ada sekelompok kecil orang di ITB yang mengatakan seperti itu?" tanya Saleh.
