Bisnis.com, JAKARTA - Demo di Jakarta yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR menjelang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa (19/3/2024) disebut akan berlanjut dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan bahwa demo tersebut akan berjilid-jilid dengan jumlah masa yang lebih banyak.
"Demo kali ini bukan yang pertama, tapi akan berjilid-jilid dengan jumlah pendemo akan jauh lebih banyak. Bahkan dirinya merasa ditantang menghadirkan pendemo dalam jumlah jutaan. Untuk kepastian lanjutan demo, kita tunggu 3-4 hari lagi, tergantung sikap DPR," katanya dalam keterangan resmi, pada Rabu (20/3/2024).
Din menekankan bahwa tujuan dari demo tersebut adalah memperjuangkan keadilan, dengan menolak segala bentuk kerusakan dan kezaliman yang selama ini dilakukan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita meminta pertanggung jawaban Jokowi yang menyebabkan kemerosotan Indonesia di berbagai bidang, khususnya demokrasi dan hak asasi," ujarnya.
Adapun dalam aksi demo Selasa sore (19/3/2024), sebanyak 15 orang utusan kelompok pendemo hadir di ruang pertemuan Fraksi PDIP di Gedung DPR Senayan, dengan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) diwakili 3 orang, dan dalam pertemuan berlangsung sekitar 2 jam hingga pukul 20.00 diselingi buka puasa bersama dan salat maghrib.
Baca Juga
Berdasarkan pertemuan itu, seluruh wakil dari pendemo sepakat mendesak DPR segera menggulirkan hak angket yang memang diakui Undang-Undang, yang akan berujung pada pengambilan pernyataan pendapat DPR.
Menurut GPKR, tugas utama tim hak angket DPR meminta pertanggung jawaban pemerintah dan semua pihak terkait pelaksanaan Pemilu 2024, mulai sebelum hingga sesudah pencoblosan, termasuk, dugaan pelanggaran konstitusi seperti UU Pemilu yang dilakukan Presiden.
Adapun dengan diterimanya usulan dan sikap para pendemo oleh Fraksi PDIP, pihak GPKR mengatakan bahwa tujuan utama demo puluhan ribu massa di depan Gedung DPR/MPR sudah tercapai untuk tahap awal.
Pihaknya menyatakan bahwa setidaknya fraksi-fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menampung seluruh sikap massa pendemo, dan mereka harus segera menentukan keputusan untuk melaksanakan hak angket.
Namun, pihaknya menegaskan jika dalam 3 hingga 4 hari ke depan pihak DPR belum menentukan sikap terkait hak angket, bukan mustahil demo-demo dalam skala massa yang sangat besar akan terjadi, dan bukan hanya terjadi di Jakarta, demo-demo akan membara di seluruh Indonesia.
