Bisnis.com, LONDON - Pemerintah Inggris berupaya menyelamatkan usaha kecil dari dampak wabah Covid-19. Namun, langkah Pemerintah Inggris mendorong perbankan memberi pinjaman kepada usaha kecil justru mendapat kritik tajam.
Pemerintahan Boris Johnson dinilai telah mengambil risiko menciptakan legiun perusahaan zombie dengan mendorong bank-bank meminjamkan 45 miliar pound (US$62 miliar ) kepada usaha kecil.
Skema pinjaman tersebut diluncurkan dengan jaminan negara 100 persen selama pandemi Covid-19.
Kritik dan peringatan keras tersebut disampaikan lembaga kajian terkemuka Resolution Foundation, Rabu (10/2/2021).
Menurut Resolution Foundation sebagian besar dukungan yang diberikan pemerintah kepada bisnis dan pekerja memang berguna dan lebih akan banyak lagi yang akan dibutuhkan ketika Menteri Keuangan Rishi Sunak menetapkan anggaran 2020/21 pada 3 Maret.
Tetapi. lanjut lembaga ini, struktur Skema Pinjaman Bounce Back - yang memungkinkan usaha kecil untuk meminjam uang yang setara dengan penjualan tiga bulan, hingga 50.000 pound - memberi bank insentif untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan prospek jangka panjang yang lemah.
Baca Juga
"Ini bisa memperlambat resolusi yang efisien dari perusahaan-perusahaan ini, dan bisa menjadi skala yang cukup untuk memiliki implikasi makroekonomi," kata lembaga pemikir tersebut.
Kondisi tersebut dinilai akan menghambat realokasi modal dan tenaga kerja.
“Membiarkan perusahaan yang tidak dapat bertahan dalam jangka panjang untuk terus beroperasi dapat menghambat realokasi modal dan tenaga kerja dari perusahaan yang kurang produktif ke perusahaan yang lebih produktif,” papar lembaga tersebut.
Bank sentral Inggris (BoE) telah memperingatkan pandemi akan membuat banyak perusahaan berutang banyak dan membutuhkan restrukturisasi dan lebih banyak investasi dari pemegang saham.
Menteri Keuangan Rishi Sunak awalnya menentang jaminan negara 100 persen untuk pinjaman berbunga rendah bagi usaha kecil.
Sunak mengubah pandangannya pada April setelah perusahaan-perusahaan kesulitan dengan pemeriksaan kredit yang diperlukan untuk mendapatkan keuangan darurat dari bank.
Minggu lalu, dia mengatakan bisnis akan dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman selama 10 tahun, bukan enam tahun, dan menunda pembayaran awal hingga enam bulan lagi.
Resolution Foundation, yang biasanya berfokus pada masalah-masalah yang mempengaruhi pekerja bergaji rendah, mengatakan Sunak harus meminta bank mengambil 20 persen dari risiko pinjaman dengan imbalan pembayaran dari pemerintah.
Hal itu disebut Resolusi Foundation sebagai cara untuk mencegah pemberi pinjaman menopang perusahaan yang tidak akan pernah membayar kembali pinjaman mereka.
Kantor Anggaran Inggris memperkirakan pada November bahwa gagal bayar pada program ini akan merugikan pemerintah hingga 27 miliar pound.
