Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Buntut Kisruh Izin Impor Buah, Menteri Perdagangan Digugat ke PN Jakarta Pusat

Akibat keterlambatan dan penundaan penerbitan surat pemberitahuan impor, seorang pengusaha menggungat Kementerian Perdagangan ke PN Jakarta Pusat.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 Februari 2021  |  20:44 WIB
suasana di salah satu super market di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
suasana di salah satu super market di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengusaha Hendra Juwono menggugat Menteri Perdagangan (Mendag) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Selain ke Menteri Perdagangan, gugatan itu juga ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) dan Direktur Impor di Ditjen Daglu Kemendag.

Sejatinya gugatan itu adalah kelanjutan dari kisruh perizinan impor buah yang sempat mencuat pada 2020 lalu. Fokus gugatannya adalah ke eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, eks Dirjen Daglu Kemendag Wisnu Wardana, dan Direktur Impor waktu itu.

Dalam gugatan bernomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada Senin (8/2/2021), Hendra dari PT Indobrill Salitrosa, menganggap Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pihak Kementerian Perdagangan dianggap dengan sengaja memperlambat atau menunda penerbitan surat pemberitahuan impor alias SPI. Akibat penundaan tersebut, dirinya mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah.

Penasihat Hukum Hendra Juwono, Ayub A. Fina mengatakan bahwa, gugatan itu merupakan perbaikan dari gugatan sebelumnya yang dilayangkan pada tahun 2020.

Gugatan itu menyoal kebijakan perizinan impor dari Kementerian Perdagangan yang waktu itu masih dipimpin oleh Agus Suparmanto.

"Ini awalnya gugatan dari tahun 2020. Jadi waktu itu, izin impor dari anggota kami ditahan antara Maret sampai dengan Juni. Sementara pada saat diterbitkan, musim buah di negara yang diminta izinnya sudah berakhir, sehingga izin yang diberikan kepada kami mubadzir," kata Ayub saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (9/2/2021).

Ayub menjelaskan, selain masalah keterlambatan, pemberian izin waktu itu juga terkesan tebang pilih. Dia menyebut, pengusaha lain mendapatkan izin cukup cepat, bahkan dalam hitungan hari.

Sementara, untuk kliennya mendapatkan izin yang cukup lama. Hal ini, menurutnya jelas bertentangan dengan prinsip perizinan yang diatur dalam Permendag No.44/2019.

"Gugatan ini adalah koreksi untuk ke depan, karena pengusaha yang lain izinnya keluar dalam sehari," jelasnya.

Adapun dalam petitum gugatan tersebut, pihak Hendra meminta majelis hakim mengabulkan tiga gugatan pokoknya. Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa Mendag dan para tergugat yang sengaja menunda atau memperlambat waktu proses penerbitan SPI (surat persetujuan impor) milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Ketiga, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ketiga pejabat Kemendag itu sebagai perbuatan yang salah.

Sebab, menurut Hendra, para tergugat telah dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No/44/2019.

Selain itu, atas keterlambatan atau penundaan izin impor tersebut, dirinya mengaku mengalami kerugian senilai Rp7,9 miliar dan imateriil senilai Rp3,6 miliar.

Adapun, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belum memberikan komentar saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan tertulis.

Dalam catatan Bisnis, kisruh impor buah itu terjadi pada tahun lalu. Waktu itu kalangan pengusaha meminta pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi impor untuk berbagai produk buah dan sayur yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. 

Permintaan itu dilakukan karena sejak Januari 2020 keran impor buah-buahan tak kunjung dibuka sehingga kalangan pengusaha mempertanyakan ini kepada Presiden Jokowi.

Asosiasi Eksportir-Importir Buah Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) bahkan  sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi perihal penerbitan RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Sambil menunggu tanggapan dari Istana, asosiasi waktu itu juga sedang  mempertimbangkan juga apakah perlu mengirimkan surat terbuka kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selaku pengusaha produk hortikultura, Aseibssindo sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang telah mengingatkan dan melonggarkan peraturan impor. Apalagi kondisi kini memerlukannya. Sayangnya, kedua kementerian terkait malah seolah menutup keran impor buah dan sayur. 

Nb: Artikel ini sebelumnya berjudul 'Perlambat Izin Impor, Menteri Perdagangan M. Lutfi Digugat ke PN Jakarta Pusat', dan telah diperbaiki secara substansi untuk menjelaskan duduk perkara gugatan tersebut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menteri perdagangan muhammad lutfi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top