Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk mengendalikan penularan virus Corona (Covid-19). TNI-Polri akan dilibatkan dalam operasi lingkup kecil ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan mikro akan dilakukan pada tingkat terkecil mulai dari desa, kampung dan RT/RW.
Pelbagai pihak akan diterjunkan untuk memaksimalkan kebijakan baru ini. Beberapa di antaranya adalah Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP hingga Satgas pusat dan daerah.
Dia menyebut bahwa kebijakan itu penting dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum.
“Karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, Babinkamtimbas, Satpol PP, operasi yustisi TNI Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tapi juga untuk melakukan tracing,” kata Airlangga dalam keterangan pers sesuai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (3/2/2021).
Selain itu, pemerintah akan memperhatikan kebutuhan masyarakat lewat operasi yang bersifat mikro. Kendati demikian, lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis.
“Pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, dari data pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Airlangga menyebut sejumlah provinsi mulai mengalami perbaikan seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Namun, dari 98 kabupaten kota, 63 di antaranya masih di zona merah. Selain itu, mobilitas penduduk mulai mengalami penurunan dari berbagai faktor. Adapun, mobilitas yang masih cukup tinggi berada di tempat kerja dan area pemukiman.
“Sehingga area pemumkiman ini menjadi perhatian. Kemudian tentu kegiatan-kegiatan dari Satgas akan terus diintensifkan, dan juga bapak Presiden mendorong vaksinasi bisa ditingkatkan, baik dari segi volume maupun dari segi waktu,” ujar Airlangga.
