Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) ditahan dalam penggerebekan pada dini hari ini.
Juru bicara partai berkuasa, Myo Nyunt kepada Reuters mengatakan melalui telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "diciduk" pada dini hari seperti dikutip CNBC.com, Senin (1/2/2021).
"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya seraya menambahkan bahwa dirinya juga diperkirakan akan ditahan.
Langkah itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Kemenangan partai Suu Kyi atas pemilu yang menurut militer dicurangi menimbulkan ketakutan akan kudeta.
LNLD pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November tahun lalu, pemilihan yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.
Namun, kelompok militer menilai telah terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.
Baca Juga
Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu (27/1/2021) bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi. Dia mengutip contoh sebelumnya yang pernah terjadi di Myanmar.
Seorang diplomat Barat di Yangon mengatakan informasi tentang situasi itu sulit untuk diverifikasi karena "tidak banyak orang yang berbicara dengan salah satu pihak" merujuk pada tentara, tetapi kudeta pasti menjadi "kemungkinan yang tragis".
"Negara ini ditentukan oleh sejarah itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari Myanmar akan menganggap itu tidak bisa dimaafkan," katanya.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan keprihatinannya mendengar rencana militer Myanmar untuk melakukan kudeta.
Pada Sabtu (30/1/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dia mengikuti dengan "keprihatinan yang besar" mengenai perkembangan di Myanmar. Di mana militer mengatakan akan mengambil tindakan jika keluhan tentang pemilihan umum tidak ditangani.
Selain itu Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), serta 12 negara barat lainnya, dalam pernyataan terpisah mendesak militer untuk "berpegang pada norma demokrasi".
Mereka mengatakan bahwa mereka menentang "segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar".
